jpnn.com - JAKARTA - Aliansi Organisasi Kemasyarakatan Sosial Keagamaan, Pemuda dan Mahasiswa meminta Presiden Joko Widodo menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Mereka ingin penetapan itu keluar melalui sebuah Keputusan Presiden.
Keppres tersebut nantinya akan melengkapi keppres nomor 18 tahun 2008 yang telah menetapkan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi. "Keputusan Presiden Joko Widodo tersebut akan menjadi sebuah keputusan bersejarah dan monumental bagi upaya bangsa Indonesia mengembalikan roh dan jiwa Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia yang harus terus-menerus dilestarikan dan diamalkan dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan," ungkap Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Ramli Kamidin, membacakan pernyataan sikap dari aliansi ini di kantor PBNU Jakarta, Senin (30/5).
BACA JUGA: Pengumuman Penting untuk CPNS
Menurut Ramli, Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia adalah kristalisasi ide, gagasan dan kehendak para pendiri bangsa yang dirumuskan oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang telah menyelenggarakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945.
"Untuk pertama kalinya, Pancasila dibacakan oleh Ir. Soekarno, anggota resmi sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, sebagai jawaban atas pertanyaan Ketua Sidang BPUPKI, dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat tentang apakah dasar Negara Indonesia jika merdeka kelak. Pidato Ir. Soekarno yang sangat monumental berisi tentang lima dasar Indonesia merdeka yang diberi nama Pancasila. Pidato Soekarno tersebut kemudian diterima secara aklamasi oleh peserta sidang BPUPKI," jelas Ramli.
BACA JUGA: Mantan Menakertrans SBY, "Digugat" Tiga Sahabatnya
Kemudian melalui proses yang dialogis, termasuk adanya rumusan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, akhirnya Pancasila mencapai rumusan finalnya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sejak saat itulah Pancasila resmi menjadi dasar negara.
Nah, setelah 71 tahun kelahiran Pancasila, dan menjelang peringatan 71 tahun kemerdekaan Indonesia, aliansi yang setidaknya terdiri dari 31 organisasi ini meminta kepada Jokowi untuk menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila melalui sebuah Keputusan Presiden.
BACA JUGA: Catat! Dana Desa Hanya Boleh untuk Tiga Hal Ini
"Atas dasar itulah kami Aliansi Organisasi Kemasyarakatan Sosial Keagamaan, Pemuda dan Mahasiswa dengan ini menyatakan ikrar dan sumpah setia untuk terus mengawal, mengamankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang final, demi terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," beber Ramli.
Aliansi ini juga sudah membentuk panitia bersama yang akan menggelar syukuran nasional bertajuk Indonesia Bersyukur pada Rabu 1 Juni di Tugu Proklamasi, Jakarta. "Acara tersebut akan dihadiri oleh Presiden ke-5 RI Ibu Megawati Soekarnoputri, Menteri Dalam Negeri, pimpinan dan anggota ormas Aliansi Bersama Ormas Sosial Keagamaan, Pemuda dan Mahasiswa dan 5000 tamu undangan. Acara akan dimulai dengan pentas kesenian tradisional mulai pukul 14.00- 19.00 WIB. Syukuran Nasional akan dilaksanakan pukul 19.00-21.00 WIB dan akan diakhiri dengan pentas wayang semalam suntuk," kata Ramli.
Selain Ramli, dalam pernyataan sikap itu juga hadir koordinator panitia acara Indonesia Bersyukur Saefullah Yusuf dari PBNU, KH Said Aqil Siradj (PBNU), Romo Prapto (KWI), Jerry Sumampouw (PGI), Rusli (Walubi), Uung Sendana (Matakin), Ramli Kamidin (KAHMI), Ahmad Basarah (PA GMNI), Ayub Manuel (GMKI), Angelo Wake Kako (PMKRI), Pius Bria (GMNI), serta Adung Abdurrahman (GP Ansor). (adk/jpnn)
Aliansi Organisasi Kemasyarakatan Sosial, Keagamaan, Pemuda dan Mahasiswa
1. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU)
2. Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPH PGI)
3. Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (PRESIDIUM KWI)
4. Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat (PH PHDI)
5. Dewan Pengurus Pusat Perwakilan Umat Budha Indonesia (DPP WALUBI)
6. Dewan Pengurus Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (DP MATAKIN)
7. Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP ANSOR)
8. Pengurus Pusat Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (PP GM FKPPI)
9. Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Demokrat Indonesia 1947 (DPP PDI 1947)
10. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI)
11.Pengurus Pusat Pemuda Katolik (PP PEMUDA KATOLIK)
12.Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (DPN PERADAH)
13.Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Budhhis Indonesia (DPP GEMABUDHI)
14.Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI)
15. Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (PRESIDIUM KAHMI)
16. Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII)
17. Pengurus Nasional Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PN PS GMKI)
18. Presidium Pusat Forum Komunikasi Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PRESIDIUM PUSAT FORKOMA PMKRI)
19. Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (DPN IARMI)
20. Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII)
21. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI)
22. Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PRESIDIUM GMNI)
23. Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI)
24. Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PRESIDIUM PUSAT PMKRI)
25. Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI)
26. Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI)
27. Pengurus Pusat Generasi Muda Khonghucu Indonesia (PP GEMAKU)
28. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (DPP IPTI)
29. Dewan Pimpinan Pusat Mahasiswa Pancasila (DPP MAPANCAS)
30. Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pergerakan Wanita Nasional Indonesia (DPP PERWANAS)
31. Dewan Pengurus Pusat Generasi Muda Mathla’Ul Anwar (DPP GEMA MA)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penyuap Pejabat MA Dituntut Empat Tahun Bui
Redaktur : Tim Redaksi