jpnn.com - JAKARTA – Empat BUMN mendapat persetujuan dari Komisi VI DPR untuk melakukan rights issue alias penerbitan saham baru. Hal itu disetujui Rabu (24/8) kemarin.
Keempat BUMN itu adalah PT Pembangunan Perumahan Tbk (PT PP), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR).
BACA JUGA: Dengan Aplikasi ini, Nasabah Naik 50 Persen
Aksi korporasi dilakukan untuk mengakomodasi suntikan modal berbentuk penyertaan modal negara (PMN) kepada keempat BUMN. PT Wijaya Karya mendapatkan PMN Rp 2,1 triliun dan dicairkan pada 27 Oktober 2016.
DPR mengizinkan pemberian PMN pada Wijaya Karya dengan syarat tidak digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta–Bandung. Krakatau Steel akan mendapatkan tambahan modal Rp 1,5 triliun yang ditransfer pada 31 Oktober 2016.
BACA JUGA: Axa Indonesia Fasilitasi Penanganan Klaim via WhatsApp
Sementara itu, suntikan modal untuk Jasa Marga dan Pembangunan Perumahan masing-masing Rp 1,25 triliun dan Rp 2,25 triliun dicairkan pada 14 November 2016 serta 28 November 2016.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan, PMN dicairkan sebelum perdagangan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Dengan demikian, porsi kepemilikan saham pemerintah di empat BUMN itu tidak terdilusi.
BACA JUGA: Syariah Mandiri Target Jual Sukuk Tabungan Rp 300 Miliar
Mantan Managing Director World Bank tersebut menekankan bahwa pemerintah akan mengawasi penggunaan PMN di BUMN untuk memastikan suntikan modal tersebut digunakan sesuai perencanaan bisnis.
Pencairan PMN juga dilakukan dan dicatat dalam rekening terpisah. Tujuannya, mencegah penggunaan PMN guna menutup kerugian BUMN atau melakukan belanja yang tidak sesuai dengan perencanaan bisnis BUMN.
’’Kita ingin BUMN tidak hanya menjadi sehat, tapi juga bisa melakukan tugas pembangunan,’’ lanjutnya.
Sri Mulyani menegaskan, anggaran PMN tidak masuk agenda pemotongan anggaran kementerian dan lembaga pemerintahan tahun ini. Khususnya PMN yang ditujukan untuk investasi pembangunan infrastruktur yang merupakan program prioritas pemerintah.
’’Saya tidak mengatakan Indonesia dalam situasi krisis, tapi kita harus sesuaikan belanja agar APBN-P kita bisa kredibel,’’ tuturnya. (ken/c15/noe/jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hingga Agustus, BNI Kucurkan KUR Rp 7,9 Triliun
Redaktur : Tim Redaksi