jpnn.com, JAKARTA - Rekaman suara percakapan telepon yang diduga antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengundang pro dan kontra di masyarakat.
Rekaman yang berisi perbincangan tentang proyek itu masih sumir. Praktisi keamanan siber Pratama Persadha menjelaskan harus dilakukan penelitian untuk membuktikan apakah rekaman itu asli atau tidak.
BACA JUGA: BIN soal Rekaman Percakapan Rini Soemarno – Sofyan Basir
Menurut Pratama, rekaman audio ini memang bisa berkembang liar, karena keluar dalam keadaan tidak ada kasus hukum sama sekali. Akibatnya tidak ada kewajiban aparat hukum untuk memeriksa.
“Pertama yang paling penting adalah memastikan dari mana asal muasal audio ini. Rekaman lewat smartphone atau ada yang sengaja menyadap," katanya.
BACA JUGA: Siapa Menyadap Percakapan Rini Soemarno – Sofyan Basir?
Dia mengatakan bila ada yang menyadap maka jelas ini berbahaya karena Rini maupun Sofyan merupakan pejabat negara dan petinggi BUMN.
Chairman lembaga riset keamanan siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) itu mengatakan, peristiwa ini bisa menjadi liar karena tidak ada kasus hukum yang mendahului.
BACA JUGA: Kementerian BUMN Didesak Buka Rekaman Asli Rini-Sofyan
Jadi, ujar dia, aparat hukum tidak bisa melakukan pemeriksaan dan forensik begitu saja. Pihak di luar aparat hukum bisa saja melakukan forensik audio untuk memastikan apakah suara dalam rekaman tersebut memang benar Rini dan Sofyan.
“Forensik digital ini penting untuk memastikan keasilan suara tersebut, apakah ada upaya membuat fake audio, karena sekarang sudah ada teknologi deepfake untuk memalsukan wajah yang bisa dibuat menjadi video palsu,” katanya.
Dia memahami bahwa aparat memang bisa melakukan pemeriksaan meski tidak ada kasus. Pratama berpendapat hal itu bisa karena dua alasan, yaitu kepentingan umum dan negara. Kepentingan umum agar publik mengetahui benar tidaknya suara ini.
Dia mencontohkan kasus Freeport mengingatkan pada pemeriksaan suara para aktor di dalam rekaman tersebut. Sedangkan demi kepentingan negara, jelas dia, untuk mengetahui dan mengevaluasi keamanan para petinggi negeri ini supaya jangan sampai terulang menjadi sangat mudah disadap.
“Audio ini masuk dalam konten multimedia, jadi memang perlu dilakukan forensik digital dalam hal ini forensik audio," katanya.
Tujuannya, lanjut dia, untuk memastikan kesesuaian antara konten yang tersebar atau konten suspect dengan aslinya.
"Dalam hal ini diperlukan beberapa puluh sampel kata dari terduga aktor dalam rekaman,” jelasnya.
Ada empat proses yang bisa dilakukan. Pertama, pengumpulan digital evidence dan forensik audio pada rekaman suara suspect.
Kedua dilakukan pengujian rekaman suara suspect dengan rekaman suara pembanding. Ketiga menganalisa berdasarkan voice recognation. Keempat melakukan pelaporan total dari seluruh analisa yang ada.
“Sadap menyadap di era digital semakin mudah. Kasus ini sebaiknya menjadi pelajaran setiap petinggi negara agar memagari dirinya dengan keamanan ekstra agar tidak mudah menjadi target penyadapan, siapapun pelakunya,” kata Pratama.(Boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Rekaman Rini - Dirut PLN, Polisi Diminta Bertindak
Redaktur & Reporter : Boy