jpnn.com - jpnn.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bingung dengan aksi boikot yang dilakukan beberapa fraksi di DPRD DKI.
Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira saat jumpa pers di Kantor Pusat DPP PDIP.
BACA JUGA: Ahok Terpilih atau Tidak, Keadilan Harus Ditegakan
Menurutnya, upaya memboikot dengan tak ingin rapat bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta bakal menimbulkan kerugian. Terutama terhadap rakyat.
"Kalau upaya-upaya memboikot rapat-rapat ini jadi korban adalah rakyat," ujar Andreas, Selasa (21/2).
BACA JUGA: Anggota DPD Persoalkan Ahok Masih Jabat Gubernur
Karena itu, fraksi PDI-P di DPRD DKI akan tetap mengawal pemerintahan.
Dia pun menyesalkan beberapa dampak yang terjadi bila wakil rakyat mogok kerja dengan alasan sang gubernur belum di-nonaktifkan.
BACA JUGA: Fadli Zon: Sudah Seharusnya Ahok Diberhentikan
"Bagaimana program-program kebersihan di musim hujan ini. Kami meminta DPRD jangan sampai memboikot. Rakyat jadi korban," terangnya.
Soal hak angket yang kini sedang diupayakan beberapa fraksi di DPR, Andreas juga angkat bicara.
Menurut dia, hak angket di pandangan PDI-P tidak ada substansinya apalagi terkait pen-nonaktifan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur Jakarta.
"Hak angket kami lihat tidak ada substansinya. Mendagri punya alasan-alasan hukum yang kuat Pak Ahok tidak dinonaktifkan. Kami yakin angket tidak akan tembus di DPR," pungkasnya. (uya/JPG)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mas Tjahjo: Wong yang Narkoba Saja Saya Digugat
Redaktur & Reporter : Yessy