jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bahwa pihaknya sedang mencari solusi alternatif yang terbaik guru non-ASN.
“Termasuk masalah guru-guru di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” kata Menteri Anas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (5/5).
BACA JUGA: Fakta Mencengangkan Alasan Pengisian DRH NIP PPPK Guru 2022 Diperpanjang, Oh Teganya
Dia mengatakan bahwa solusi tersebut tidak diselesaikan secara tunggal oleh KemenPAN-RB, tetapi bersama dengan Kemendikbudristek, Kemenkeu, dan Kemendagri.
Per 1 Mei 2023, usulan formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diterima sebanyak 266.560.
BACA JUGA: Demi Perubahan, Sejumlah Guru Bahasa Indonesia di Australia Tinggalkan Pekerjaan
Perihal kebutuhan guru ini, Menteri Anas berharap harus segera diselesaikan secara kolaboratif antara pemerintah pusat bersama pemda.
“Ini menjadi arahan Bapak Presiden soal dasar terkait guru dan tenaga kesehatan bisa segera dituntaskan,” ujarnya setelah Rapat Tingkat Menteri bersama Mendikbudristek Nadiem Makarim, pewakilan menteri keuangan, dan menteri dalam negeri di Jakarta.
BACA JUGA: Riau Diam-Diam Ajukan Guru Honorer Jadi PPPK, Ade Hartati: Pemprov Jangan Main-main
Sementara, Nadiem mengatakan jajarannya mencari cara mempercepat penyelesaian tenaga guru non-ASN ini.
Salah satu langkah yang ditempuh Nadiem ialah mendorong pemda untuk mengusulkan formasi guru sesuai dengan kebutuhan.
“Kami ingin lebih banyak lagi guru non-ASN yang layak menjadi PPPK. Kami memikirkan bagaimana ke depannya dapat menyelesaikan masalah kebutuhan guru ini secara lebih efisien,” harapnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembahasan bersama tiga kementerian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana kebutuhan untuk pendanaan pendidikan bisa disediakan, khususnya guru.
"Kami sudah memiliki BOS, kami juga memiliki alokasi guru ASN yang ada di pemerintah daerah. Kami mencari lagi bagaimana caranya bisa lebih kena dengan kebutuhan sekolah dan bisa lebih cepat diadakan oleh sekolah, artinya betul-betul sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan," jelasnya.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan aspirasi dari bawah menjadi atensi pemerintah untuk didiskusikan bersama penyelesaiannya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi