jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis menilai isu keterlibatan aparat kepolisian dalam pemasangan baliho Prabowo-Gibran harus diusut tuntas.
Mereka mendesak KPU, Bawsalu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komnas HAM melakukan penyelidikan demi mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.
BACA JUGA: Poster Ganjar di Sumut Dicopoti, Baliho Bergambar Kaesang & Prabowo Tetap Berdiri
"Informasi dari beberapa sumber media yang menyebutkan pemasangan baliho Prabowo-Gibran yang diduga kuat dilakukan oleh Polisi di Jawa Timur mengindikasikan ketidaknetralan aparat dalam proses pemilu," kata Julius Ibrani dari PBHI dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/11).
Dia menegaskan bahwa fungsi utama aparat kepolisian adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan.
BACA JUGA: Aparat Diduga Memihak Prabowo-Gibran, Bawaslu dan Kompolnas Diminta Turun Tangan
Menurutnya, tidak ada alasan yang bisa membenarkan seorang personel kepolisian terlibat pemasangan baliho kontestan pemilu.
Julius pun menuduh Presiden Joko Widodo berada di belakang pengerahan aparat tersebut.
BACA JUGA: Aiman Beber Info dari Sumber Internal Polri soal Upaya Memenangkan Prabowo-Gibran
"Kami memandang dugaan pemasangan baliho oleh polisi semakin menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden Jokowi terus menggunakan semua kekuatannya untuk memenangkan anaknya dalam Pemilu 2024," katanya.
Dia juga menuduh Mahkamah Konstitusi telah diintervensi dalam perkara batas usia capres-cawapres sehingga putusan yang dihasilkan membuka jalan bagi Gibran berpasangan dengan Prabowo.
Menurut Julius, koalisi berkeyakinan bahwa pemilu kali ini sudah kotor dan tidak sehat.
"Karena kekuasaan menggunakan seluruh kekuatan politiknya untuk memenangkan kandidat mereka," katanya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif