jpnn.com, JAKARTA - Usia pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah empat tahun. Pembangunan infrastruktur terus ditingkatkan sejak Jokowi-JK menjabat. Upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan pemberian insentif juga terus dilakukan. Beberapa ada yang berhasil, namun ada juga yang belum berdampak.
Salah satu yang berhasil adalah upaya pemerintahan Jokowi - JK dalam mengurangi kemiskinan. Pada tahun ini, angka kemiskinan turun ke level 9,82 persen menjadi 25,95 juta orang.
BACA JUGA: Ini Capaian 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla
Angka tersebut adalah capaian terbaik dalam sejarah pengentasan kemiskinan di Indonesia. Selain itu rasio gini yang menjadi alat ukur ketimpangan juga menurun menjadi 0,38. Sebelumnya, pada 2013-2014 rasio gini pernah mencapai puncaknya di angka 0,41.
Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono mengatakan, penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan ini sudah baik. Namun, masih bisa diakselerasi lagi asalkan pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh lebih pesat.
BACA JUGA: Cakra 19 Peringati 4 Tahun Pemerintahan Jokowi - JK
“Pertumbuhan ekonomi kita 5,1 persen, memang meleset dari target 7 persen karena situasi perekonomian global yang tidak memungkinkan,” katanya, Sabtu (20/10).
Menurutnya, membaiknya perekonomian Amerika Seikat (AS) telah membuat pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi. Bahkan Tiongkok yang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Asia pun hanya tumbuh 6,5 persen.
BACA JUGA: Pak Jokowi...Jika Laut adalah Tubuh, Sungai Tulang Rusuknya
Tony menilai, pemerataan ekonomi sudah membaik dengan koefisien gini yang menurun. Namun hal itu juga disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi 5,1 persen yang menyebabkan tersendatnya akselerasi pertumbuhan ekonomi pada masyarakat berpendapatan tinggi.
Artinya, aktivitas ekonomi orang-orang kaya tumbuh namun tidak pesat. Melihat perekonomian yang masih tumbuh di level 5,1 persen ini, Tony memprediksi rasio gini masih bisa membaik ke 0,37.
Mantan komisaris Bank Mandiri itu juga mencermati pembangunan infrastruktur di era Jokowi-JK. Pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan ini sangat massif. Namun jika ditanya dampaknya terhadap perekonomian, memang belum banyak terlihat. Sebab infrastruktur membawa dampak jangka panjang.
“Namun saya yakin ke depannya bakal menurunkan biaya logistik dan menaikkan daya saing. Peringkat Indonesia dalam global competitiveness index naik di posisi 45 dari posisi 47,” urainya.
Di saat yang sama, pembangunan infrastruktur ini membuat impor meningkat, sehingga rupiah tertekan. Rupiah kini telah mencapai level Rp 15.200 per USD. Hal ini membuat pemerintah menunda pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis. Tujuannya supaya impor dapat ditekan dan belanja dalam bentuk valuta asing (valas) bisa direm. Harapannya, volatilitas rupiah lebih stabil.
Selain menyebabkan belanja impor yang tinggi, beberapa proyek pembangunan infrastruktur juga dibiayai dari utang. Utang pemerintah telah mencapai Rp 4.416,37 triliun, atau 30,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Utang ini memang terus membesar, namun masih lebih rendah dibanding ambang batas yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yakni, 60 persen dari PDB.
“Namun karena rupiah tertekan, sebaiknya kita perlu bersikap konservatif. Langkah pemerintah untuk memangkas defisit APBN 2019 menjadi di bawah 2 persen sudah benar, meski batas kritisnya 3 persen,” urai Tony. Sebelumnya pemerintah juga telah mengeluarkan 16 paket kebijakan dan insentif fiscal dari segi pajak dan bea cukai. Namun hal itu belum mampu mendorong investasi dan ekspor.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengungkapkan, meski terdapat turbulensi ekonomi di awal Jokowi-JK menjabat tahun 2014, namun pada tahun 2016 terjadi titik balik. Yakni, ketika pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,03 persen.
“Pada tahun itu kutukan pertumbuhan ekonomi yang makin menurun bisa dihentikan. Berikutnya pada 2017 (pertumbuhan ekonomi) naik tipis menjadi 5,07 persen dan diproyeksikan pada 2018 ini sekitar 5,2 persen,” kata dia.
Pada saat yang sama, inflasi bisa ditekan di bawah 4 persen selama tiga tahun berturut-turut, tepatnya mulai 2015-2017. Pada 2018 ini, inflasi diperkirakan juga hanya akan berada di kisaran 3 persen seperti tahun-tahun sebelumnya. (rin)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Empat Tahun Jokowi – JK, Ini Kelebihan dan Kekurangannya
Redaktur & Reporter : Soetomo