jpnn.com - KARTU identitas wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia (WNI). Namun, fakta di lapangan, masih banyak WNI yang tidak mengantongi kartu identitas. Alhasil berbagai program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat tidak bisa diicip.
BACA JUGA: Inilah Bus Yang Digunakan Untuk Konvoi Peraih Medali Olimpiade
Mesya Mohamad, Bogor
BACA JUGA: Sedih, Bersama Dua Balitanya Mencari Suami yang Pergi Bawa Surat Nikah
TERGOPOH-gopoh, Sukaesih mendekati dua pejabat eselon I di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Sosial. Perempuan 48 tahun ini tak sendiri, dia memboyong tiga putra-putrinya.
Tujuannya satu, mengadukan nasibnya yang tidak jelas. KTP tak punya, akte kelahiran pun tak punya. Bukan hanya dirinya, ketiga buah hati Sukaesih hasil pernikahannya dengan seorang buruh pabrik bernasib serupa.
BACA JUGA: Raja Kelas Terbang yang Tak Terkalahkan
"Bapak pejabat, selama ini saya tidak pernah mendapatkan beras raskin, KIS, KKS, dan KIP. Saya sudah bolak-balik ke kantor kelurahan, katanya saya bukan warga Depok, jadi tidak bisa dapat," keluh Sukaesih yang hadir saat Deklarasi Satgas Indonesia Pintar di Kota Bogor.
Saat ini Sukaesih tinggal di Cilodong, Depok bersama suaminya yang menderita stroke dua tahun lamanya. Untuk menutupi kebutuhan keluarganya, perempuan kelahiran Serpong, Tangerang Selatan ini kerja serampangan.
Kadang di warung makan, jadi buruh cuci gosok, tukang masak, juga jualan keliling kalau ada modal.
Pendapatan tidak seberapa itu harus digunakan untuk membiayai tiga anaknya Aulia Sodiq (10), Muhammad Padila (9), dan Daffa (8). Aulia dan Padila duduk di bangku SD kelas III SD, sedangkan Daffa kelas II.
Belum lagi membiayai suaminya yang stroke serta uang kontrakan Rp 500 ribu per bulan.
Sukaesih mengaku ingin sekali mengobati suaminya. Namun apadaya ia tidak mendapatkan KIS. Padahal dengan KIS, keluarga Sukaesih bisa berobat gratis.
Bila anak-anaknya sakit, Sukaesih hanya mengandalkan bantuan tetangga yang iba melihat kemiskinan keluarganya. Begitu pula kala anak-anaknya menangis kelaparan, ada saja tetangga yang membagikan beras maupun lauk seadanya.
Sukaesih sangat bersyukur memiliki tetangga yang perhatian, salah satunya Obor Panjaitan. Obor yang juga tim Satgas Indonesia Pintar ini berjuang agar Sukaesih mendapatkan hak-haknya sebagai orang miskin.
"Setiap bulan saya dan Pak Obor harus berantem dengan orang kelurahan untuk mendapatkan beras raskin. Lagi-lagi lurahnya bilang saya tidak punya KTP Depok makanya tidak berhak. Malu saya, untuk dapat beras 10 kilo saya harus adu mulut," kisahnya dengan mimik sedih.
Begitu pula dengan nasib ketiga anaknya yang saat ini menunggak uang sekolah setahun sekira Rp 1 juta. Tiga anak Sukaesih bersekolah di SD Al Azkar Cilodong dengan biaya bulanan Rp 35 ribu.
Perempuan berkulit sawo matang ini memilih sekolah itu karena tidak ada persyaratan akte kelahiran.
"Anak saya tiga-tiganya tidak punya akte kelahiran. Yang punya kartu identitas cuma suami saya, itupun sudah mati dan tidak diurus lagi karena harus bayar," ungkapnya.
Diceritakannya, kenapa sampai dirinya tidak punya kartu identitas. Sejak lahir, kedua orang tua Sukaesih tidak mencatatkannya di Dukcapil. Sukaesih hanya ingat tanggal bulan tahun kelahirannya.
Saat duduk di bangku SD kelas III (wilayah Serpong), orang tuanya meninggal dunia. Sukaesih hidup sebatang kara bersama adik-adiknya.
Untuk bertahan hidup, Sukaesih hijrah ke Bogor bekerja jadi buruh. Sukaesih pernah mencoba mengurus KTP, namun salah jalan karena lewat calo. Nama dan tahun kelahiran memang nama Sukaesih, namun NIK-nya milik orang lain.
Padahal saat itu Sukaesih sudah mengeluarkan uang Rp 200 ribu.
Trauma dengan kejadian itu, Sukaesih menggunakan identitas adiknya ( ijazah dan KTP). Dengan modal itu Sukaesih bisa diterima kerja sebagai pelayan. Sukaesih berhenti bekerja setelah menikah dengan suami pertama.
Namun takdir berkata lain, Sukaesih menjadi janda di usia belia dan akhirnya bertemu dengan suami keduanya.
Setelah menikah dengan suami keduanya, Sukaesih menetap di Cilodong Depok hingga melahirkan tiga anaknya. Sukaesih yang hidup dengan identitas adiknya, kembali mencoba mengurus KTP atas namanya sendiri. Lagi-lagi, upayanya gagal karena dipersulit aparat kelurahan.
"Dulu saya diminta Rp 200 ribu masih bisa, sejak punya anak jadi susah karena uangnya lebih baik saya pakai untuk beli beras," tuturnya.
Berbagai upaya sudah dilakukan Sukaesih termasuk menjadi relawan salah satu calon anggota legislatif Kota Depok. Saat itu Sukaesih berjanji akan mengerahkan orang memilih sang legislator asalkan dirinya mendapatkan KTP.
Namun, janji tinggal janji. Begitu terpilih, legislatornya lupa janjinya dan KTP yang diminta Sukaesih tidak juga didapatkan.
Kini Sukaesih merana karena tidak punya kartu identitas. Tidak hanya dirinya yang susah, ketiga anaknya pun harus menerima kesusahan lantaran terancam didrop out dari sekolah bila tidak membayar uang sekolah.
"Saya ingin sekali punya KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran biar saya dan anak-anak saya bisa dapat KIS, KKS, dan KIP. Saya ingin anak-anak sekolah tinggi. Katanya kalau ada KIP bisa sekolah tinggi sampai SMA. Mudah-mudahan pemerintah mau peduli dengan nasib keluarga saya. Kami orang miskin yang tampak nyata di depan mata tapi tidak tersentuh oleh pemerintah," tutur Sukaesih. (***/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pegang Kampak dan Busur Panah, Merdeka! Merdeka!
Redaktur : Tim Redaksi