jpnn.com - PADANG - 486 Guru Lulus PG PPPK 2021 Belum Mendapat Penempatan, Kadisdik Bilang Begini.
Sejumlah guru dari Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) mengadukan nasib mereka kepada Komisi V DPRD Sumatera Barat di Padang, Kamis (5/1).
BACA JUGA: NIP PPPK dan SK Belum di Tangan, F-PPPK Makin Eksis
Mereka mengadu karena sudah dinyatakan lulus passing grade seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2021. Namun, belum mendapatkan penempatan untuk bertugas.
Perwakilan Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Nelvi Wanrifa saat audiensi dengan Komisi V DPRD Sumbar menyebut ada 486 guru lulus PG PPPK 2021 yang belum mendapatkan penempatan dan ini yang diperjuangkan bersama.
BACA JUGA: MenPAN-RB Sudah 3 Kali Ganti, Nasib Honorer K2 Tidak Berubah, Mau Dimatikan Juga
Nelvi mengatakan, masalah ini sudah disuarakan sejak Oktober 2022.
"Kami sudah bawa persoalan ini ke DPRD. Namun, saat itu tidak memungkinkan terjadi audiensi lalu kita audiensi ke DPR RI dengan rekan-rekan dari provinsi lain. Hasil pertemuan itu kami bawa kembali ke daerah bertemu gubernur, wakil gubernur dan sekretaris Dinas Pendidikan lalu hari ini dengan Komisi V DPRD Sumbar," kata Nelvi.
BACA JUGA: Pentolan K2 Minta MenPAN-RB Azwar Anas Tunda Penghapusan Honorer, Angkat Dulu jadi PNS & PPPKÂ
Dia berharap ada solusi dari pertemuan ini dan rekan-rekannya mendapatkan penempatan tugas mereka sebagai guru PPPK.
"Kita ini guru SMA, SMK dan SLB yang datang dari Padang, Pasaman, Bukittinggi, Pariaman dan Padang Pariaman. Kita berharap ada formasi untuk tahun ini," kata dia.
Ketua Komisi V DPRD Sumbar Daswanto mengatakan ada 486 guru yang tercecer tidak mendapatkan penempatan, padahal mereka sudah menjadi guru honorer sejak 2001.
"Kita akan meminta Pemprov mencari solusi untuk mencarikan formasi bagi guru tersebut," kata dia.
1.926 Guru PPPK Sudah Mendapatkan Penempatan
Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Barlius mengatakan mereka ini lulus passing grade PPPK 2021 bersama 2.523 guru dan sebanyak 1.926 guru mendapatkan penempatan tugas mereka.
"Ada yang kembali ke sekolah awal dan ada ke sekolah lain hingga ada yang ke luar provinsi," kata dia.
Dikatakan, para guru ini mengajar kewirausahaan dan memang ijazah mereka tidak sinkron dengan mata pelajaran itu.
Namun, mereka telah mengajar mata pelajaran itu sejak 10 tahun lalu.
"Kita (Dinas Pendidikan) terus melakukan koordinasi dengan pusat hingga lebih dari tiga kali dan semoga ada solusi," kata dia. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu