jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (3/4) tentang Komnas HAM buka suara soal polemik pendaftaran TNI, Luhut Binsar Dinilai Pantas Ditegur Presiden, karier seorang polisi kandas karena kasus berat. Simak selengkapnya!
Jangan lupa ya, tetap pakai masker saat bepergian, rutin mencuci tangan dan menjaga jarak karena pandemi Covid-19 belum berakhir.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Usulan Gaji PPPK Segera Masuk, Guru Bakal Banjir Duit, Semua Punya Hak
1. Usulan Pemda untuk Formasi PPPK 2022 Minim, Pimpinan Honorer K2 Usulkan Ini
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyiapkan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian (PPPK) untuk tahun ini sebanyak 758.018.
Sayangnya hingga 28 Maret, usulan Pemda hanya 131.249. Angka tersebut sangat merisaukan guru honorer, apalagi bagi yang sudah lulus passing grade pada seleksi PPPK guru 2021 tahap pertama maupun kedua.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Keputusan Akhir Diketok, Rapelan Gaji PPPK Guru Jumlahnya Wow, Jangan Kaget!
Jika usulan Pemda minim, otomatis mereka sulit terakomodasi dalam pengadaan PPPK 2022.
Demi menyelamatkan honorer, Pengurus Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Garut Dudi Abdullah punya usulan menarik.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Usulan Pemda untuk Formasi PPPK 2022 Minim, Pimpinan Honorer K2 Usulkan Ini
2. Jenderal Andika Bolehkan Keturunan PKI Daftar TNI, Ketua Komnas HAM Bilang Begini
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik angkat bicara terkait langkah Panglima TNI Jenderal Andika mengizinkan anak keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) mendaftar menjadi prajurit TNI.
Taufan menyatakan Komnas HAM mendukung langkah Jenderal Andika tersebut.
"Komnas HAM sangat mengapresiasi yang tidak lagi membatasi anak keturunan eks PKI dalam rekrutmen TNI," kata Taufan saat dihubungi di Jakarta, Minggu (3/4).
Dia menilai langkah Jenderal Andika mengacu pada Ketetapan (TAP) MPRS XXV/1966, yakni melarang PKI dan ajaran Leninisme serta Marxisme.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Jenderal Andika Bolehkan Keturunan PKI Daftar TNI, Ketua Komnas HAM Bilang Begini
3. Brigjen (P) Budi Setiawan Dinilai Layak Jadi Penjabat Gubernur Banten
Menjelang satu bulan kepemimpinan Wahidin Halim-Andika Hazrumy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten berakhir, mulai beredar nama-nama pengantinya sebagai Penjabat (PJ) gubernur.
Wahidin Halim dan Andika Hazrumy tepatnya akan lengser pada 12 Mei 2022.
Dengan demikian, posisinya akan diisi oleh PJ Gubernur yang diusulkan Kementerian Dalam Negeri kepada Presiden Joko Widodo. Dari sejumlah nama yang beredar, mencuat nama Brigjen Pol. Drs. H. Budi Setiawan, M.M., mantan Karo (kepala biro) Multi Media Polri.
Budi disebut mendapat dukungan dari jajaran tokoh dan ulama Banten.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Brigjen (P) Budi Setiawan Dinilai Layak Jadi Penjabat Gubernur Banten
4. Jokowi Sudah Sepantasnya Menegur Luhut Binsar
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menilai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sudah kebablasan saat berbicara rencana kenaikan tarif bahan bakar minyak jenis pertalite, premium, dan gas LPG 3 kilogram.
Menurutnya, yang berwenang berbicara tentang potensi kenaikan BBM itu ialah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Oleh karena itu, legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengingatkan Luhut Binsar karena sudah bergerak di luar kewenangan. "Presiden Jokowi sudah sepantasnya mengingatkan Pak Luhut," kata Mulyanto melalui keterangan persnya, Minggu (3/4).
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Jokowi Sudah Sepantasnya Menegur Luhut Binsar
5. Tertangkap Bersama Wanita, Karier Polisi Ini Tamat, Kasusnya Berat
Karier oknum polisi yang bertugas di Polres Wakatobi, Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), yakni Aipda AS berakhir pada Jumat (1/4). Aipda AS dipecat dengan tidak hormat karena terlibat peredaran gelap narkoba.
Kepala Bidang Propam Polda Sultra Kombes Pol Prianto Teguh Nugroho mengatakan pemecatan oknum polisi itu setelah dilakukan sidang selama tiga hari.
"Aipda AS yang kena OTT (operasi tangkap tangan) narkoba sudah disidang kode etik dengan putusan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)," kata dia menambahkan.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Tertangkap Bersama Wanita, Karier Polisi Ini Tamat, Kasusnya Berat
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: 4 Pernyataan BKN Bikin Lega, Sebentar Lagi NIP PPPK Guru Bakal Keluar, Mantap!
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul