jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (23/12) tentang pendaftaran PPPK bagi honorer TMS sudah dibuka, ribuan honorer K2 dan non-TMS gagal daftar PPPK 2024 tahap dua, hingga PPN 12 persen jadi polemik. Simak selengkapnya!
1. Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Bagi Honorer TMS Sudah Dibuka, Cukup Unggah 2 Dokumen
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Ada Tuntutan Pemecatan, Honorer Non-Database BKN Minta Kesempatan Kedua
Pendaftaran PPPK 2024 tahap 2 untuk honorer TMS alias tidak memenuhi syarat seleksi periode pertama dan CPNS serta yang belum mendaftar ASN sudah dimulai.
Pendaftaran melalui akun SSCASN ini telah dibuka sejak Minggu, 22 Desember. Ini setelah pejabat pembina kepegawaian (PPK) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) maupun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengusulkan nama-nama honorer TMS dan belum daftar kepada MenPAN-RB Rini Widyantini.
Selanjutnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas instruksi MenPAN-RB Rini akan membuka datanya sehingga honorer TMS bisa mendaftar.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Bagi Honorer TMS Sudah Dibuka, Cukup Unggah 2 Dokumen
2. Ribuan Honorer K2 & Non-ASN TMS Gagal Daftar PPPK 2024 Tahap 2, Astaga!
Ribuan honorer K2 dan non-ASN TMS alias tidak memenuhi syarat gagal daftar PPPK 2024 tatap 2.
Ketika honorer database Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah mulai daftar PPPK 2024 tahap 2 sejak 22 Desember, masih banyak yang belum bisa mendaftar.
Menurut Ketua Persatuan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sulawesi Selatan (P2OPJI) A. Irfandi Sofyan, sampai hari ini mereka belum bisa membuka akun sscasn.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Ribuan Honorer K2 & Non-ASN TMS Gagal Daftar PPPK 2024 Tahap 2, Astaga!
3. 18 Polisi Terduga Pemeras Penonton DWP Mencoreng Institusi, Kompolnas Minta Polri Tegas
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyoroti kasus 18 polisi diduga terlibat pemerasan penonton DWP atau Djakarta Warehouse Project.
Komisioner Kompolnas Chairul Anam menyebut ada pelanggaran yang terjadi pada peristiwa itu.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
18 Polisi Terduga Pemeras Penonton DWP Mencoreng Institusi, Kompolnas Minta Polri Tegas
4. PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
Kenaikan PPN 12 persen menuai pro dan kontra. Pemberlakukan PPN 12% merupakan mandat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah disahkan DPR RI periode lalu bersama Presiden Joko Widodo pada Oktober 2021.
Namun, kebijakan pemerintah era Presiden Prabowo Subianto untuk tetap memberlakukan PPN 12% dtentang berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh PDIP.
"Kalau memang keberatan dengan pemberlakuan PPN 12% sesuai dengan UU HPP, masyarakat sebaiknya menguji melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi," kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisol Riza, Senin (23/12).
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
5. Yenny Wahid tak Setuju Wacana MLB NU
Putri Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid, menyatakan tidak setuju dengan wacana Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU). Yenny berharap siapa pun yang mendalangi wacana dan gerakan MLB NU untuk mengurungkan niatnya.
"Saya tidak setuju dengan adanya wacana dan gerakan Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama. Apa pun motif dan tujuan yang akan dicapai. Ini hanyalah sebuah hal yang hanya akan memecah belah NU," kata Yenny Wahid dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/12).
Putri kedua Gus Dur sekaligus Ketua Panitia Haul Gus Dur 2024 itu menilai berkembangnya wacana dan gerakan MLB hanya membuat gusar pengurus dan warga NU di level bawah.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Yenny Wahid tak Setuju Wacana MLB NU
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Dua Kategori PPPK 2024 dengan Gaji Berbeda, Mulai Berlaku Awal 2025, tetapi Tetap Ada Prioritas
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul