jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (26/4) tentang pengangkatan honorer menjadi PNS dan PPPK mendesak, SK PPPK bikin tertekan karena setara tanggung jawab setara PNS, hingga PPPK harus loyal dan berintegritas saat bertugas. Simak selengkapnya!
1. Kalimat Ini Selalu Ada saat Penyerahan SK PPPK, Bikin Tertekan, Setara PNS?
Beberapa pekan belakangan ini, secara bergelombang pemerintah daerah (pemda) menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2023.
Pada acara penyerahan SK PPPK, substansi kalimat arahan yang disampaikan para kepala daerah hampir sama, yakni tentang pentingnya peningkatan kinerja yang lebih baik dibanding saat berstatus honorer.
Soal peningkatan kompetensi juga senantiasa disampaikan. Selain itu, para PPPK diingatkan untuk bersyukur karena sudah menjadi ASN yang hak dan kewajibannya setara dengan PNS.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Pemerintah Buka Data yang Bikin Kaget, Semoga Sisa Honorer Diangkat ASN
Kalimat Ini Selalu Ada saat Penyerahan SK PPPK, Bikin Tertekan, Setara PNS?
2. Kekurangan Guru Makin Besar, Pengangkatan Honorer Menjadi PNS & PPPK Mendesak Dilakukan
Kekurangan guru makin besar, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga negara-negara lainnya. Berkurangnya jumlah guru ini lantaran profesi tersebut dinilai kurang menjanjikan dan tidak aman.
"Jadi, kami (PGRI dan Education International yang merupakan organisasi guru di tingkat globa) merasa khawatir dengan kondisi guru saat ini.
Profesi ini makin ditinggalkan, karena banyak yang tidak tertarik menjadi guru lagi," kata Ketum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M. Pd., seusai Seminar Internasional tentang Go Public Fund Education di Gedung Guru PGRI, Jakarta, Kamis (25/4).
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Kekurangan Guru Makin Besar, Pengangkatan Honorer Menjadi PNS & PPPK Mendesak Dilakukan
3. Eks Penyidik KPK Minta Nurul Ghufron Mundur karena Terlibat dalam Mutasi ASN Kementan
Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap meminta Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mundur dari jabatannya.
Hal ini lantaran Ghufron diduga melanggar etik dalam mutasi ASN di Kementerian Pertanian (Kementan).
Menurut Yudi, seharusnya KPK menunjukan prestasi kerja memberantas korupsi bukan membuat kontroversi di mana kali ini terjadi karena Nurul Gufron akan disidang etik terkait kasus mutasi ASN tersebut.
"Nurul Ghufron alih-alih pasrah saja mengikuti persidangan dan tentu akan diberikan kesempatan membela diri malah melaporkan salah satu anggota Dewas KPK yang sedang bertugas dan bekerja mengusut kasus dugaan etik terkait ada laporan dugaan pemerasan oleh Jaksa KPK sebanyak Rp3 miliar," kata Yudi dalam keterangannya, Jumat (26/4).
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Eks Penyidik KPK Minta Nurul Ghufron Mundur karena Terlibat dalam Mutasi ASN Kementan
4. 503 PPPK Terima SK, Hasan Chabibie: Pahami Posisi Anda sehinga Bisa Bekerja Profesional
Penjabat Bupati Kudus M. Hasan Chabibie mengingatkan 503 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang baru menerima surat pengangkatan menunjukkan kinerja terbaik, disiplin, loyal dan jujur dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur sipil negara (ASN).
"Selain berkinerja, PPPK juga harus disiplin, loyal, dan jujur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sebagai ASN Pemkab Kudus," kata Hasan saat memberikan arahan dalam penyerahan surat keputusan (SK) Bupati Kudus terkait pengangkatan PPPK, di Kudus, Jumat (26/4). Dia berharap para PPPK dapat bekerja dengan lebih baik di masing-masing unit penempatannya.
Selain itu, imbuh dia, PPPK juga harus bisa menunjukkan dedikasi dalam bekerja untuk memberikan pelayanan publik berkualitas.
Baca selengkapnya, klik link di bawah:
503 PPPK Terima SK, Hasan Chabibie: Pahami Posisi Anda sehinga Bisa Bekerja Profesional
5. PPPK Harus Bisa Menjaga Loyalitas dan Integritas Saat Bertugas
Pelaksana Harian Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Deden Dendi meminta para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Kemenpora menjaga loyalitas, integritas, etika dan perilaku saat melayani masyarakat.
"Mudah-mudahan teman-teman bisa menjaga loyalitas, integritas pada pimpinan, kemudian menjaga etika dan perilaku," kata Deden saat menutup kegiatan orientasi PPPK di Bogor, Jawa Barat, sebagaimana dalam laman Kemenpora RI yang dipantau ANTARA di Jakarta, Kamis (25/4).
Deden menjelaskan, 128 PPPK di lingkungan kementerian tersebut juga harus loyal, menjaga etika, dan perilaku saat bertugas nanti. Dia berharap supaya pengetahuan dan pengalaman berharga yang didapatkan PPPK dalam kegiatan itu bisa menjadi kenangan baik, guna bekal untuk mengabdi kepada masyarakat
Baca Selengkapnya, klik link di bawah:
PPPK Harus Bisa Menjaga Loyalitas dan Integritas Saat Bertugas
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Kabar Buruk soal Pendaftaran CPNS 2024 dan PPPK Tersiar, Ada Demo, Tolong Tuntaskan Honorer!
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul