jpnn.com - JAKARTA – Pemerintah memastikan pada 2024 akan melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan, formasi yang disediakan untuk seleksi CPNS dan PPPK 2024 sebanyak 1 juta, yang diprioritaskan untuk tenaga bidang pendidikan dan kesehatan.
Azwar Anas berharap pemerintah daerah dapat mengajukan formasi PPPK untuk tenaga honorer di bidang pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas.
"Kami berharap dari daerah segera mengusulkan untuk PPPK karena pendidikan dan kesehatan sedang menjadi prioritas. Sekarang kita sedang ajukan formasi satu juta lebih yang kita ajukan untuk 2024," kata Menpan Azwar Anas saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (2/3).
BACA JUGA: Banyak P3 Lulus Pengumuman PPPK Guru 2022, Nilai Tesnya Fantastis
Jika pada seleksi PPPK 2024 banyak formasi yang diusulkan pemda, maka program 1 juta guru PPPK berpeluang besar tercapai di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Pasalnya, selama ini program 1 juta guru PPPK terkendala sikap sejumlah pemerintah daerah atau pemda yang ogah-ogahan mengajukan usulan formasi PPPK Guru.
BACA JUGA: Inikah Penyebab Penempatan 3.043 Guru P1 PPPK 2022 Dibatalkan?
Sebagian mengajukan usulan formasi yang minim, jauh dari kuota yang disediakan Panselnas CASN.
"Usulan formasi PPPK 2022 dari pemda hanya 40,9 persen dari total kebutuhan 781.844," ujar Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Prof Nunuk Suryani, saat masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt), pada 7 November 2022.
Sbelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim pada Kamis 23 Februari 2023 menyebutkan lebih dari 293 ribu guru honorer telah diangkat menjadi aparatur sipil negara melalui program ASN PPPK.
“Lebih dari 293 ribu guru honorer sudah diangkat menjadi ASN melalui program ASN PPPK yang kami selenggarakan bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah,” kata Menteri Nadiem saat itu.
Jika jumlah yang disebutkan Mas Nadiem itu ditambah dengan jumlah guru lolos seleksi PPPK Guru 2022, maka jumlahnya sudah lumayan.
“Saya turut berbahagia atas berita baik ini dan sekaligus mengucapkan selamat kepada lebih dari 250.300 guru yang lulus seleksi dan dapat penempatan. Semoga dengan diterimanya menjadi ASN PPPK, semangat ibu, bapak bertambah untuk pendidikan terbaik bagi anak-anak bangsa,” ungkap Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani, Kamis (9/3).
Dengan demikian, total sudah ada 543.300 guru honorer yang sudah berstatus ASN PPPK.
Namun, angka 250.300 yang disebutkan Prof Nunuk belum final, lantaran tahapan seleksi PPPK Guru 2022 belum kelar, yakni masih ada masa sanggah.
Prof Nunuk punya semangat agar jumlah guru honorer yang berubah menjadi ASN PPPK bisa terus bertambah, yang bisa tercapai jika pemda berpartisipasi aktif.
Seperti pesan Mas Anas, Prof Nunuk juga mengimbau pemda yang belum mengajukan formasi sesuai kebutuhan guru untuk mengajukan.
Prof Nunuk menyatakan semua ingin para guru mendapatkan penempatan sesuai kebutuhan daerah dan memperoleh pendapatan yang layak.
Bagi peserta yang belum mendapat penempatan pada proses seleksi kali ini, dapat mengikuti proses seleksi PPPK guru 2023.
“Komitmen pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan guru tidak pernah surut, demi pendidikan Indonesia yang lebih baik,” pungkas Nunuk Suryani.
PGRI Kawal Seleksi PPPK Guru
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur Teguh Sumarno memastikan akan terus mengawal pengangkatan guru honorer dalam program penerimaan ASN PPPK.
Teguh pun optimistis Kemendikbudristek juga memiliki komitmen yang kuat untuk menyejahterakan guru melalui penerimaan ASN PPPK.
“Kami bakal berjuang keras untuk memastikan guru honorer diangkat menjadi ASN PPPK. Kami juga akan berkoordinasi intensif dengan Kemendikbudristek agar misi besar untuk merekrut 1 juta guru melalui program ASN PPPK bisa diwujudkan. Kami apresiasi kerja keras Mas Menteri dan kementerian terkait hal ini” kata Teguh dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/3).
Teguh mengatakan, rekrutmen ASN PPPK merupakan kebijakan progresif dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Untuk itu, dia meminta guru honorer mendukung program ini.
“ASN PPPK adalah jawaban dari perjuangan para guru honorer yang selama puluhan tahun menyuarakan kesejahteraan yang layak. Kami meminta kepada rekan-rekan guru untuk bersabar karena perubahan yang besar ini membutuhkan proses,” kata Teguh.
PGRI juga mengharapkan dukungan para pemangku kepentingan lainnya di sektor pendidikan, khususnya pemerintah daerah.
Menurut dia, partisipasi pemerintah daerah dalam rekrutmen ASN PPPK juga penting.
Sebab, dengan tingginya pengajuan jumlah formasi oleh masing-masing pemda, maka akan semakin membuka lebar peluang para guru honorer mendapatkan penempatan dalam ASN PPPK.
“Kami memohon kepada seluruh jajaran pemda meningkatkan kuota formasi demi nasib para guru honorer. Kami percaya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemda akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan guru serta perbaikan kualitas pendidikan nasional,” kata Teguh. (sam/antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu