jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai target pertumbuhan ekonomi 5,0-5,5 persen merupakan kombinasi rem dan gas yang tepat. Hal itu disampaikannya menanggapi pidato Presiden Joko Widodo dalam Pidato RAPBN 2022 di gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (16/8 ) lalu.
Menurut Hergun -sapaan Heri Gunawan, angka pertumbuhan ekonomi itu lebih rendah dari asumsi dasar pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022, sebesar 5,2-5,8 persen yang sebelumnya sudah disepakati dengan DPR RI.
BACA JUGA: Pengorbanan PNS soal Tunjangan Kinerja Tak Sia-Sia, Pertumbuhan Ekonomi Melejit
"Penurunan target pertumbuhan ekonomi bisa dimaklumi karena kondisi internal maupun global yang masih dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi," ujar Hergun dalam keterangannya di Jakarta, Senin (30/8).
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR itu menilai awalnya pemerintah berani memasang target 5,2-5,8 persen. Tetapi melonjaknya angka Covid-19 pada Juni hingga Agustus 2021, mendorong pemerintah menghitung ulang dan diturunkan menjadi 5,0-5,5%.
BACA JUGA: Khawatir IKN Terbengkalai, Ahmad Basarah Ungkit Pembatalan Proyek SBY oleh Jokowi
"Angka tersebut cukup moderat sebagai hasil kombinasi rem dan gas yang tepat," ucap Hergun.
Meskipun pemerintah telah menurunkan target pertumbuhan ekonomi 2022 menjadi 5,0-5,5 persen, tetapi sejumlah kalangan masih pesimistis angka itu bakal tercapai.
BACA JUGA: Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar Bakal Dilaporkan ke Bareskrim, Kasus Apa?
"Untuk menjawab pesimisme tersebut, ada sejumlah langkah yang perlu dilakukan pemerintah," kata ketua DPP Gerindra itu.
Hergun lantas menjabarkan langkah yang bisa dilakukan. Pertama, pemerintah perlu mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagai pertahanan terhadap covid-19 yang sewaktu-waktu dapat melonjak lagi.
Kedua, pemerintah perlu meningkatkan serapan belanjanya karena itu akan menjadi penopang perekonomian di kuartal III dan IV 2021. Terjadinya Silpa yang cukup besar pada 2020 tidak boleh terulang kembali pada 2021 ini. Selain itu, program PEN harus bisa dieksekusi di atas 95 persen.
Ketiga, Anggaran Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2021 yang mencapai Rp 795,5 triliun harus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah. Pemerintah perlu mendorong pemda untuk mempercepat serapan belanjanya serta tidak mengendapkan uangnya di perbankan.
"Data mencatat jumlah dana daerah yang mengendap di perbankan masih cukup tinggi. Setidaknya, per Mei 2021, dana daerah yang mengendap di perbankan mencapai Rp 172,55 triliun," ucap Anggota DPR RI Dapil IV Jabar (Kota dan Kabupaten Sukabumi) itu.
Keempat, pemerintah harus mempercepat reformasi perpajakan. Tahun 2022 adalah tahun terakhir diperbolehkannya defisit di atas 3 persen. Setelah itu, pemerintah harus mampu menggenjot penerimaan perpajakan dan PNBP untuk membiayai APBN.
Kelima, kata Hergun, pemerintah perlu mendorong UMKM menjadi salah satu pilar penguatan ekspor. Saat ini daya beli di dalam negeri belum sepenuhnya pulih, padahal konsumsi rumah tangga memiliki porsi 57 persen terhadap pembentukan PDB.
Solusinya adalah meningkatkan ekspor terutama oleh UMKM. Perlu diketahui, UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia," kata anggota Baleg DPR itu.
Jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen. Selain itu, UMKM menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta menghimpun 60,4 persen dari total investasi.
"Peningkatan ekspor oleh UMKM diyakini akan mampu menjadi pendorong peningkatan perekonomian di dalam negeri dan sekaligus akan memperkuat daya beli masyarakat," tegasnya.
Terakhir, pemerintah perlu mengelola utang secara bijak dan penuh kehati-hatian. Posisi utang pemerintah per Juni 2021 berada di angka Rp 6.554,56 triliun. Banyaknya utang akan menjadi beban bagi APBN dan perekonomian.
Hergun menyatakan keseimbangan gas dan rem yang tepat akan berdampak positif terhadap penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dia optimistis target pertumbuhan 5,0-5,5 persen pada 2022 akan tercapai.
"Perkiraan akan ada di kisaran 5,2 persen. Kuncinya, tahun 2021 ini harus ditutup dengan pertumbuhan kumulatif di atas 3 persen sebagai baseline yang kokoh untuk 2022 mendatang," tandas Hergun. (fat/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam