jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga, Suhud Alyuddin menyebut, ketidakdilan semakin terlihat ketika Dinas Pendidikan Provinsi Banten memecat enam guru honorer gara-gara berpose salam dua jari dan pamer stiker capres-cawapres nomor urut 02.
"Kasus mudahnya pegawai di lingkungan pemerintah dipecat karena sikap politik, akan semakin memicu rasa tidak adil di masyarakat," kata Suhud saat dihubungi JPNN, Jumat (22/3/2019).
BACA JUGA: Kasus 6 Honorer Banten Dipecat: Selalu Dilupakan, Saat Pilpres Disuruh Netral
Menurut dia, hukuman keras justru tidak berlaku bagi para kepala daerah pendukung capres-cawapres Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Padahal, para kepala daerah itu, tidak dalam posisi cuti ketika menyatakan dukungan.
BACA JUGA: Kasus 6 Honorer Banten Dipecat: Selalu Dilupakan, Saat Pilpres Disuruh Netral
BACA JUGA: Pernyataan Sikap Pimpinan FHK2-PGRI kasus 6 Guru Honorer Banten Dipecat
Menurut Suhud, hal seperti itu yang membuat pegawai pemerintah kelas bawah, merasa negara tidak berlaku adil. Hukuman terkesan tebang pilih.
"Mudahnya pegawai dipecat, dan sementara kepala daerah leluasa mengekpresikan dukungan politik sangatlah ironis. Hal ini secara tidak langsung mempertontonkan ketidakadilan," ungkap dia.
BACA JUGA: 6 Guru Honorer Pamer Stiker Prabowo Dipecat, Korban Janji Palsu Jokowi
Menurut Suhud, rasa tidak adil bakal memicu perlawanan terbuka dari rakyat terhadap aparat dan juga kepala daerah.
BACA JUGA: Pernyataan Sikap Pimpinan FHK2-PGRI kasus 6 Guru Honorer Banten Dipecat
"Sebagaimana lagu yang kerap dikumandangkan penonton sepak bola terhadap institusi kepolisian yamg meminta untuk bersikap adil. Kondisi ini jika tidak diantisipasi, tentu tidak baik bagi kehidupan sosial kita," pungkas dia. (mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gaji Guru Honorer Rp 800 Ribu, Ditunggu 2 Bulan Lebih Baru Cair
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan