jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten memecat enam guru honorer gara-gara berpose salam dua jari dan pamer stiker Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, mengundang reaksi masyarakat.
Disdikbud dinilai otoriter karena memecat guru honorer yang statusnya bukan aparatur sipil negara (ASN).
BACA JUGA: Pernyataan Sikap Pimpinan FHK2-PGRI kasus 6 Guru Honorer Banten Dipecat
"Jangan kalau Pilpres honorer disuruh netral. Giliran bicara kesejahteraan honorer dilupakan," ujar Koordinator Honorer K2 Jawa Timur Munir Qu kepada JPNN, Jumat (22/3).
Dia menegaskan honorer K2 maupun nonkategori bebas menentukan pilihannya pada Pilpres 2019 tanpa harus diintimidasi. Apa yang dilakukan Disdikbud Banten dinilai sangat tidak manusiawi.
BACA JUGA: Bhimma: Sudah Cukup Honorer K2 Dizalimi, Beri Kesempatan Prabowo - Sandi
BACA JUGA: Pernyataan Sikap Pimpinan FHK2-PGRI kasus 6 Guru Honorer Banten Dipecat
"Disdikbud tidak boleh sewenang-wenang begitu. Seluruh honorer akan berangkat ke Banten ikut aksi solidaritas. Kalau tidak dilawan, daerah lain akan sewenang-wenang juga ke honorer," ucapnya.
BACA JUGA: Usut Kasus Pungli Honorer K2, Polisi Periksa Kepala BKPSDM Batam
Koordinator Honorer K2 Kalimantan Barat Syarif Feriansyah mengatakan, seandainya memiliki dana lebih, dia serta rekan-rekannya ingin bergabung dalam aksi 28 Maret untuk menuntut keadilan.
BACA JUGA: 6 Guru Honorer Pamer Stiker Prabowo Dipecat, Korban Janji Palsu Jokowi
"Yang dilakukan Disdikbud Banten sudah lewati batas perikemanusiaan. Kalau di Kalbar, gubernurnya kami lempar saat dia menunjukkan jarinya mendukung Jokowi," tandas Ferry, sapaan akrab Syarif. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengumuman Hasil Tes PPPK Belum Jelas, Sudah Bicara Rekrutmen Tahap II
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad