jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak enam ribuan honorer di DKI Jakarta waswas jika dialihkan ke outsourcing.
Pengalihan itu sebagai imbas dari terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) mengenai penghapusan honorer pada 28 November 2023.
BACA JUGA: Komisi II DPR Dukung Honorer Diprioritaskan jadi PPPK atau ASN, Singgung Solusi Lain
"Kasihan kawan-kawan honorer DKI. Mereka risau karena terancam dialihkan ke outsourcing," kata Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta Nur Baitih kepada JPNN.com, Selasa (7/6).
Nur mengungkapkan, jika dijadikan outsourcing honorer bukannya sejahtera malah pendapatannya berkurang. Saat ini honorer DKI digaji Rp 4,6 juta per bulan. Nah, bila menjadi tenaga outsourcing nominalnya akan terpotong banyak.
BACA JUGA: Pemerintah Jangan Lupakan 3 Mekanisme Penyelesaian Honorer Ini, Sudah Dilakukan?
Selain itu, kata Nur, bisa saja perusahaan akan memberhentikan para honorer itu sewaktu-waktu sehingga perlu langkah penyelamatan baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun DPRD.
"Kami butuh dukungan DPRD untuk mendorong Pemprov DKI agar mencarikan solusi bagi honorer administrasi dan teknis lainnya," ujarnya.
BACA JUGA: Penghapusan Honorer, Pemprov Jabar Mulai Melakukan Pemetaan Pegawai
Menurut dia, perlu ada langkah nyata dari Pemprov DKI untuk memberikan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk honorer administrasi dan tenaga teknis lainnya. Selain itu, dibutuhkan afirmasi yang setara dengan guru honorer.
Pada PPPK 2021, Pemprov DKI membuka formasi untuk tenaga administrasi dan teknis lainnya. Namun, persyaratannya susah dijangkau honorer karena menuntut sertifikat keahlian.
Ada baiknya, kata Nur, diberikan kekhususan agar peluangnya lebih besar sebelum SE Penghapusan Honorer dilakukan.
"Kami berharap sebelum honorer dihapus berikan kesempatan yang sama untuk administrasi dan teknis lainnya. Jangan hanya berpikir guru dan guru saja," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad