6 Ultimatum Mahasiswa untuk Presiden Jokowi, Batas Waktu 3x24 Jam

jpnn.com, BOGOR - Ribuan mahasiswa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Istana Bogor.

Para mahasiswa yang menamakan aksinya 'Gerakan Bogor Menggugat Istana' mengultimatum Presiden Joko Widodo.

BACA JUGA: Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus Gelar Aksi Tolak Kenaikan BBM hingga LPG

Dilansir dari JPNN Jabar (jabar.jpnn.com), ada enam ultimatum yang disuarakan para generasi penerus bangsa yang berasal dari 22 badan eksekutif mahasiswa yang ada di Bogor.

Presiden Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor Ardian Fatkhurohman mengatakan aksi unjuk rasa tersebut merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa atas kinerja pemerintah selama ini.

BACA JUGA: Faldo Ingatkan Mahasiswa yang Ingin Gelar Aksi Tolak Perpanjangan Jabatan Presiden

Menurut Ardian, saat ini terlalu banyak persoalan yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

Mulai dari permasalahan minyak goreng, kenaikan BBM non-subsidi, ketidak mampuan pemerintah menjaga iklim demokrasi dengan rencana perpanjangan masa jabatan presiden.

BACA JUGA: Demo 11 April Terkait Presiden Jokowi? Kombes Zulpan Bilang Begini

Kemudian, penundaan pemilu, wacana amandemen UUD 1945 serta sejumlah permasalahan lainnya.

“Tidak hanya itu, rencana pemindahan Ibu Kota Baru juga ugal-ugalan, seharusnya pemerintah bisa lebih fokus pada pemulihan ekonomi usai dihantam pandemi Covid-19,” ujar Ardian, Jumat (8/4).

Dengan permasalahan tersebut, Gerakan Bogor Menggugat Istana bersama simpul-simpul perjuangan rakyat yang juga di dalamnya menghimpun elemen masyarakat dan mahasiswa Se-Bogor Raya, menyatakan dan menuntut enam poin.

1. Menggugat Istana menolak keras wacana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan wacana tiga periode.
2. Menuntut Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan resmi terkait penolakannya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan wacana tiga periode.
3. Menuntut dan mendesak segera Presiden Jokowi mencopot Menteri Perdagangan dan segera mengambil langkah preventif untuk memastikan ketersediaan bahan pokok murah bagi masyarakat Indonesia.
4. Mendesak Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang UU-IKN dengan mempertimbangkan dampak kerusakan ekologis dan kemungkinan konflik agraria lainnya.
5. Menuntut dan mendesak pemerintah pusat menurunkan harga BBM non-subsidi dan memastikan ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat Indonesia.
6. Mendesak pemerintah pusat membatalkan kenaikan PPN yang dikhawatirkan akan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok kebutuhan masyarakat.

“Dengan enam tuntutan tersebut, kami memberikan waktu kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan penyataan resmi dalam kurun waktu 3x24 jam."

"Jika dalam kurun waktu yang ditetapkan tidak ada tanggapan, maka kami siap kembali menggeruduk Istana Bogor dengan jumlah pasukan yang berlipat ganda,” kata Ardian. (mcr19/jpnn)