jpnn.com, MAKASSAR - Sebanyak 6.569 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bolos kerja setelah libur Tahun Baru 2018.
Angka tersebut merupakan 25 persen dari total pegawai yang berjumlah 26.383 orang. Data tersebut berasal dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Selasa (2/1).
BACA JUGA: Banyuwangi Raih Anugerah Pengelolaan ASN Terbaik
Kepala BKD Sulsel, Ashari Fakhsarie Radjamilo mengaku, jumlah yang tidak hadir tersebut belum termasuk guru. Pihaknya masih meminta rekap dari Disdik yang belum memasukkan daftar hadir guru di hari pertama.
Ashari pun tak menampik angkat tersebut cukup tinggi. Kebanyakan, mereka yang datang Selasa kemarin, masuk di siang dan sore hari. "Mereka yang tidak hadir tentu jadi penilaian untuk pemberian tunjangan kinerja mereka nanti," ujar Ashari seperti dikutip dari Fajar.
BACA JUGA: Ingat! ASN Kota Bekasi Dilarang Ambil Cuti
Sementara Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo di hari pertama kerja, memimpin pelaksanaan apel pegawai. Setelah itu, Syahrul melihat kondisi beberapa kantor OPD dan minum kopi bersama pejabat.
Setelah itu, Syahrul yang didampingi Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang beserta Sekprov Sulsel Abdul Latif menggelar rapat para pejabat. Syahrul mengingatkan agar agenda politik tak menganggu jalannya pemerintahan. Apalagi mengingat sekprov dan wagub bakal maju di pilkada.
BACA JUGA: ASN Kabupaten Bekasi Dilarang Cuti
"Politik jangan sampai membuat akselerasi pemerintahan mundur. Di tahun politik pemerintahan harus berjalan lebih baik, tak ada lagi OTT atau masalah lain di setiap OPD," pesan SYL.
Sementara itu, bolos kerja juga dilakukan ASN Pemkot Makassar. Tercatat ada 160 pegawai yang tidak masuk kerja, Selasa kemarin. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Basri Rachman mengutarakan, 160 pegawai itu tercatat dari 16 ribu pegawai lingkup pemerintah Kota Makassar.
"Yang tidak hadir sebagian besar karena alasan umrah, cuti melahirkan, dan sakit," ujar Basri.
Plt Sekkot Makassar, Baso Amiruddin menegaskan, berdasakan laporan data yang telah diverifikasi yang hadir itu sekitar 99 persen. "Tetapi belum kami pastikan siapa yang akan mendapat teguran, kami hanya tunggu klarifikasi lanjutan," katanya. (andi syaeful/farisal/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MenPAN-RB Heran Ada Sarjana Agama jadi Kadishub
Redaktur & Reporter : Adek