jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak tujuh daerah terancam tidak bisa mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada Desember 2015 karena hanya memiliki satu pasangan calon. Pelaksanaan pilkada di tujuh daerah itu terancam ditunda hingga 2017.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap, hal itu bukan sesuatu yang darurat. Sebab, daerah yang tidak bisa mengikuti pilkada serentak tahun ini jumlahnya tak terlalu signifikan.
BACA JUGA: Fadli Zon: Calon Tunggal Langsung Ditetapkan Saja Oleh DPRD
"Tujuh dari 269 daerah itu kurang lebih dua persen, sehingga tidak ada kedaruratan di situ," kata Fadli dalam diskusi "Retaknya Pilkada Serentak" di Cikini, Jakarta, Sabtu (8/8).
Fadli menambahkan, jumlah daerah yang tidak bisa ikut pilkada serentak tahun ini bisa saja berubah. Sebab, masih ada perpanjangan waktu untuk pendaftaran calon.
BACA JUGA: Rupiah Makin Tak Keruan, Fadli Zon Tuding Pemerintah Lepas Tangan
Namun, Fadli mengatakan, apabila setelah masa perpanjangan waktu ditutup tetap hanya ada calon tunggal, maka akan ditunjuk seorang pelaksana tugas (plt). Ia tidak memungkiri penunjukan plt akan memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan. "Tapi tidak akan membuat daerah itu vakum," tandasnya.
Sebelumnya, Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, penunjukan plt akan membuat roda pemerintah di daerah tidak efektif. Pasalnya, kebijakan yang dimiliki plt lebih sempit daripada bupati definitif.
BACA JUGA: PKB Tolak Sanksi bagi Parpol Tanpa Calon di Pilkada
UU menyatakan, apabila ada keputusan untuk mengeluarkan Perppu atau melakukan revisi terhadap Undang-undang Pilkada, maka perlu dilakukan secepatnya. Menurutnya, jangka waktunya tidak boleh lebih dari 9 Desember 2015. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri Hamzah Temui Tim Investigasi Kasus Tolikara
Redaktur : Tim Redaksi