jpnn.com, JAKARTA - Langkah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas yang intens mengurai masalah honorer mendapat banyak simpati tenaga non-ASN. Walaupun ada juga yang nyinyir, tidak percaya.
JPNN.com merangkum tanggapan 7 ketua honorer dari berbagai profesi, sebagai berikut:
BACA JUGA: MenPAN-RB Azwar Anas Diminta Jokowi Tuntaskan 2 Kelompok Honorer Ini
1. Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Sahrudin Anto
PHK2I adalah forum honorer K2 tertua. Forum ini lahir pascaseleksi CPNS 2013 yang banyak polemik karena munculnya tenaga bodong.
BACA JUGA: 7 Langkah MenPAN-RB Azwar Anas yang Berpihak kepada Honorer, Tancap GasÂ
Sebagai forum tertua dan banyak malang melintang di dunia perhonoreran, PHK2I tidak terlalu gembira dengan pergerakan MenPAN-RB Azwar Anas.
Menurut Sahrudin, semangat yang digelorakan Azwar Anas sama seperti era MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi.
BACA JUGA: MenPAN-RB Azwar Anas: Penyelesaian Honorer Butuh Niat Baik Kepala Daerah
Dia masih ingat bagaimana Yuddy Chrisnandi dan Komisi II DPR RI pada 2015 membuat roadmap pengangkatan honorer K2 menjadi PNS secara bertahap.
"Pada saat itu diplotkan setiap tahun 110 ribu honorer K2 diangkat PNS. Faktanya, semua ambyar," kata Udin, sapaan akrab Sahrudin kepada JPNN.com, Kamis (15/9).
Bagi Udin, apa yang dilakukan Menteri Anas bisa saja karena terbawa euforia dari daerah ke pusat. Begitu ada kerikil-kerikil, semangat itu akan meredup dengan sendirinya sehingga tanpa disadari tiba masanya honorer dihapus.
Saat ini, honorer K2 hanya minta formula khusus untuk diangkat PNS maupun PPPK. Bukan hanya PHP alias pemberi harapan palsu.
"Ingat, honorer K2 produk hukum sehingga harus dituntaskan. Bukan dibumihanguskan," tegasnya.
2. Ketum DPP Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi -Kategori Dua (FHTTA-K2) Indonesia Riyanto Agung Subekti
Riyanto alias Itong adalah pentolan honorer K2 yang juga getol berjuang. Dia mendirikan forum baru khusus tenaga teknis administrasi (TTA) karena ingin menunjukkan kepada pemerintah bahwa ada honorer lain selain guru dan tenaga kesehatan (nakes).
TTA memiliki fungsi krusial di instansi daerah, tetapi dinilai pemerintah hanya jadi beban. Itong yang asal Kabupaten Banyuwangi ini menganggapi positif dengan langkah Menteri Anas.
Eks bupati Banyuwangi dua periode itu disebut punya pengalaman banyak soal honorer. Itong juga yakin Azwar Anas akan serius menuntaskan masalah honorer K2 dan K1.
"Bagi kami, MenPAN-RB Azwar Anas adalah pahlawan honorer K2 dan K1. Kami siap sowan dan memberikan data valid kepada Pak Menteri Anas," ucapnya.
3. Ketum DPP Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Raden Sutopo Yuwono
Sejak forum ini didirikan, sikapnya sudah jelas, yaitu mendukung program pemerintah terutama ketika akan diterbitkannya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Cara forum ini mengkritisi menggunakan metode persuasif dan antidemo. Terhadap kepemimpinan Menteri Anas, Sutopo menyambut gembira, tetapi berharap jangan hanya difokuskan kepada honorer K2.
Masih banyak honorer non-K2 yang serius bekerja dan butuh kebijakan pemerintah.
"Kami ikhlas jika senior kami (honorer K2) diprioritaskan, tetapi non-k2 jangan diabaikan," ucapnya.
4. Ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih
Forum ini usianya masih seumur jagung, tetapi gebrakannya luar biasa. Salah satu keberhasilan forum ini adalah mendorong lahirnya PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2022. PermenPAN-RB ini mengakomodasi 193.954 guru lulus passing grade (PG) seleksi PPPK 2021.
Heti mengatakan langkah MenPAN-RB Azwar Anas untuk menyelesaikan masalah honorer layak diberikan apresiasi.
Namun, dia berharap Menteri Anas memberikan regulasi yang bisa menjamin seluruh guru lulus PG sebagai prioritas 1 terakomodasi menjadi PPPK.
Jangan sampai mereka tersingkir oleh peserta dari prioritas 2 (honorer K2) dan prioritas 3 (guru non-ASN di sekolah negeri) yang tidak lulus PG, bahkan belum pernah ikut tes.
"Kami sangat takut jika menjadi korban kebijakan seperti senior kami, honorer K2. Sampai saat ini masih banyak yang belum diangkat menjadi ASN," tegasnya.
5. Ketua Badan Khusus Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (BKH PGRI) Riau Eko Wibowo
MenPAN-RB Azwar Anas dinilai mampu menyelesaikan masalah honorer, karena dinilai Ekowi, sapaan akrab Eko Wibowo, punya pengalaman 10 tahun selama menjadi bupati Banyuwangi.
Dia mendukung ketegasan Menteri Anas dalam menyelesaikan pendataan non-ASN.
"Pendataan non-ASN menjadi pintu masuk bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan apa yang tepat untuk honorer. Kami berharap dengan data itu pemerintah mengangkat honorer menjadi PNS dan PPPK," tegas Ekowi.
6. Pengurus Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (FK THL-TBPP) Nasional Abdul Mujid
Ini forum yang paling solid dan vokal. Kesolidan forum ini ditunjukkan dalam aksi damai di Kantor KemenPAN-RB pada Rabu, 14 September.
Sekitar 400 penyuluh baik honorer maupun yang sudah jadi PPPK bersatu menuntut keadilan.
Menurut Abdul Mujid, ada nuansa politik dalam kebijakan pemerintah yang memprioritaskan guru dan nakes.
Dia kemudian mengingat bagaimana bidan desa PTT usia 35 tahun ke atas diangkat PNS hanya dengan Keppres.
Begitu juga guru bantu DKI Jakarta yang diangkat pada 2015, menggunakan PP Nomor 56 Tahun 2012. Kesemuanya itu karena unsur politik.
"Kami berharap, MenPAN-RB Azwar Anas tidak menjadi aktor politik, walaupun latarbelakang seorang politikus. Ingatlah kebijakan menteri harus mengatasnamakan kepentingan rakyat, bukan parpol," tegasnya.
7. Ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdillah
Dengan anggota sekitar 90 ribu orang, forum ini menunggu kebijakan MenPAN-RB Azwar Anas untuk memberikan regulasi PNS. Fadlun menegaskan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, satpol PP jatahnya PNS, bukan PPPK.
Permintaan tersebut menurut dia, bukan hal muluk karena bertahun-tahun tidak ada rekrutmen CPNS formasi satpol PP.
"Kami sudah menua menjadi Satpol PP, tetapi tidak juga diangkat PNS. Eh, tahu-tahunya mau ada penghapusan honorer pada 28 November 2023, makanya tuntutan kami PNS harga mati," pungkas Fadlun. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad