BACA JUGA: Siswa Dilarang Bawa Mobil Pribadi
Parahnya lagi, data tersebut masih diverifikasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota.Hal ini mengundang sorotan Anggota Komisi I DPRD Kota Nurman Sohardi, SE
BACA JUGA: Bertemu 10 Jam, Belum Ada Kata Sepakat
"Ini bentuk ketidakberesan program iniBACA JUGA: SPSI dan Manajemen Freeport Kembali Berunding
Sampai sekarang juga belum selesaiArtinya selama ini penerima Jamkeskot itu hanya sekedar nama di atas kertasBaru ancar-ancarnya sajaPadahal sudah dianggarkan Rp 1 miliar," tandasnya.Dikatakan Nurman, saat program tersebut berjalan harusnya tidak lagi terkendala masalah verifikasi dataApalagi jamkeskot juga bukan baru pertama kali diprogramkan tahun ini"Program 2011 harusnya didata tahun 2010Jadi tidak ada lagi kendala verifikasiTahun 2010 lalu kita sudah anggarkan Rp 100 juta kok untuk pendataanVerifikasi penerima Jamkeskot 2011 harusnya dilakukan tahun lalu sebelum program ini berjalan," tukasnya.
Nurman menilai, banyaknya ditemukan penerima jamkeskot yang tak tepat sasaran lantaran kriteria penerimanya tak jelas"Kriteria yang masuk sebagai penerima Jamkeskot apa" Itu juga perlu diperjelas, karena selama ini juga tak ada kriteria pasti siapa saja warga yang berhak," ujarnya.
Menurut Nurman, saat ini Pemda Kota sebaiknya fokus melakukan pendataan penerima JamkesmasDia menyarankan agar Pemda Kota mengoptimalkan layanan kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI tersebut"Dana APBD untuk program Jamkeskot bisa dialihkan ke program lain, kalau jamkesmas bisa kita maksimalkanKemenkes juga sudah menyatakan siap menambah kuota kok asalkan ada data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS)," ungkapnya.
Pemda Kota, katanya, lebih baik menganggarkan untuk peningkatan puskesmas pembantu (Pustu) menjadi puskesmas"Revisi data penerima jamkesmasTingkatkan pustu jadi puskesmas, itu yang lebih pentingAlihkan dana Jamkeskot untuk sarana dan prasarana yang adaKarena di beberapa kelurahan masih dilayani Ppstu, sudah tidak layak lagiHarusnya sudah ditingkatkan menjadi puskesmas dan ada dokter," bebernya.
Sementara Wakil Ketua I DPRD Kota Irman Sawiran mengatakan, data penerima jamkeskot mutlak harus diumumkanBatal diumumkannya data penerima jamkeskot yang sedianya dilakukan Kamis (20/10) lalu merupakan bukti gagalnya program jamkeskot.
"Setiap tahun selalu bermasalahPemda Kota sepertinya tidak pernah belajar dari pengalaman tahun sebelumnyaKalau kondisinya seperti ini, tentu mengurangi kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah," katanya.
Jika ingin mengembalikan kepercayaan publik, lanjutnya, Pemda Kota harus menjunjung tinggi transparansiTidak ada alasan tidak diumumkan"Data tersebut wajib diumumkanJangan-jangan batal diumumkannya data jamkeskot karena memang Pemda Kota tak punya data," duganya.
Diberitakan sebelumnya, janji Pemda Kota untuk mengumumkan data penerima Jamkeskot 2011 Kamis (20/10) lalu hanyalah janji kosongData jamkeskot batal dipublikasikanLantaran verifikasi kelengkapan data 7.180 penerima yang diminta PTAskes belum tuntas dikerjakanDiketahui, dari 8.333 penerima jamkeskot baru 1.153 kartu saja yang sudah diterbitkanArtinya masih ada 7.180 warga yang belum terlayani jamkeskotPTAskes sebelumnya menolak data penerima Jamkeskot 2011 yang diajukan Pemda Kota.(rei)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Freeport Turut Berduka
Redaktur : Tim Redaksi