jpnn.com - BANJARMASIN - Puluhan Ketua RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) dari Kelurahan Pelambuan menyerbu Balai Kota, Senin (18/4) kemarin. Mereka menuntut dana operasional dari Januari sampai Maret yang tidak kunjung cair.
Sebagai ungkapan kekecewaan, sebanyak 72 Ketua RT dan empat Ketua RW dari Banjarmasin Barat itu membawa stempelnya masing-masing. Mereka mengancam mengembalikan semua stempel itu pada walikota.
BACA JUGA: Karaoke Beginian Dibiarkan, Pak Bupati Geram
"Kalau warga mau berurusan, silakan langsung menghadap walikota. Stempelnya sudah tak ada," kata Ketua Dewan Kelurahan Pelambuan Aidil Akbar pada Radar Banjarmasin.
Aidil menceritakan, pemicu kemarahan kawan-kawannya adalah surat edaran mantan Plt Sekda, Agus Surono tanggal 4 April yang menyebut dana operasional Ketua RT, RW dan Dewan Kelurahan pencairannya ditunda dari triwulan I sampai seterusnya. "Bunyi kalimat yang tidak enak itu sampai seterusnya," katanya.
BACA JUGA: Hadiah Ratusan Juta untuk Peraih Nilai Tertinggi Unas
Selain mencari kepastian pencairan, Aidil juga meminta pemko menghapus kewajiban pembuatan SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Pemakaian dana operasional sebesar Rp400 ribu per bulan itu wajib dilaporkan secara rinci.
Sulit lantaran faktanya kebanyakan uang itu terpakai untuk biaya transport. "Banyak ketua RT yang terpaksa mengarang-ngarang. Kasihan, mereka terpaksa berbohong," imbuhnya. (fud/jos/jpnn)
BACA JUGA: Hujan tak Turun, Air Bakal Digilir Lagi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Proyek Kereta Pertama di Kaltim Telan Rp 48 Triliun
Redaktur : Tim Redaksi