jpnn.com, JAKARTA - Penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) masih menjadi perbincangan.
Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo menilai wajar bila dalam TWK ada yang lolos dan tidak lolos.
BACA JUGA: 28 Guru Besar Menolak Penonaktifan 75 Pegawai KPK
Menurutnya, semua instansi yang menyelenggarakan TWK juga ada yang tidak lolos dan tidak perlu menjadi polemik.
“Itu semua begitu, di BPIP juga begitu banyak yang tidak lolos dan itu kalau menjadi pegawai negeri memang begitu,” kata Romo Benny kepada wartawan, Senin (17/5).
BACA JUGA: Penyerahan Tugas 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Memang Hak Pimpinan
Romo pun meminta semua pihak untuk menghormati keputusan dari lembaga yang menyelenggarakan tes TWK ini.
Terkait soal pertanyaan yang tertera dalam TWK, menurut Romo, adalah hal yang biasa dan memang harus teliti dalam menjadi setiap pertanyaan.
BACA JUGA: KPK Pastikan Pembebastugasan 75 Pegawai tak Mengganggu Kinerja
“Itu wewenangnya dari lembaga ASN dan tidak bisa intervensi,” ujarnya.
Romo menganggap pegawai KPK yang tidak lolos TWK karena tidak teliti dan tekun dalam menjawab setiap pertanyaan.
Sebab, dalam menjawab pertanyaan juga harus berpacu dengan waktu yang ditentukan.
“Jadi butuh ketekunan dan ketelitian dan kemampuan untuk memilah-milah,” pungkasnya.
Romo menyebut pertanyaan di dalam TWK sudah sesuai dengan proses seleksi alih status pegawai KPK menjadi ASN.
“Itu memang karena proses untuk seleski pegawai negeri begitu. Kalau mau jadi pegawai negeri ya memang begitu prosesnya harus dilalui,” kata dia. (cuy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan