jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibebastugaskan setelah tidak memenuhi syarat dalam asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).
Kendati demikian, Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pembebastugasan 75 pegawai itu tidak mengganggu kinerja.
BACA JUGA: 75 Pegawai KPK Dinonaktifkan, Begini Respons Pakar PidanaÂ
Menurut Fikri, sejauh ini khusus pekerjaan pada kedeputian penindakan KPK masih berjalan.
"Demikian juga program dan kegiatan pada kedeputian yang lain," ucap Ali dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (15/5).
BACA JUGA: 75 Pegawai KPK Dinonaktifkan, Mahasiswa Aceh Ucapkan Kalimat Menohok ke Firli Bahuri
Fikri mengatakan ini terkait 75 pegawai KPK yang diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung sampai dengan ada keputusan lebih lanjut.
Para pegawai itu sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam asesmen TWK sebagai syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN).
BACA JUGA: Mungkin Novel Baswedan Cs Bisa Diarahkan Jadi PPPK
Ali menjelaskan bahwa kerja-kerja di seluruh kedeputian di KPK itu tidak ada yang dilakukan individual.
"Namun, secara tim dalam bentuk satgas yang dipimpin ketua tim atau kasatgas dengan kontrol dari direktur masing-masing direktorat sebagai atasan langsungnya," kata Ali.
Menurutnya, 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat yang tersebar di hampir semua direktorat itu bukan dinyatakan nonaktif, karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku.
"Menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya maksudnya adalah sekiranya atas polemik saat ini ada pekerjaan yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum agar diserahkan lebih dahulu kepada atasan langsungnya sampai ada keputusan lebih lanjut," ungkapnya.
Selain itu, Ali juga menyatakan sampai saat ini belum ada keputusan apapun mengenai 75 pegawai tersebut sampai nanti ada keputusan lebih lanjut berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Bagi KPK, lanjut Ali, seluruh pegawai yang berjumlah sekitar 1.586 orang adalah orang-orang yang penuh integritas dan itu aset bagi lembaga dalam ikhtiar pemberantasan korupsi.
"Untuk itu, tentu KPK akan mengambil keputusan yang terbaik sesuai aturan yang berlaku atas hasil TWK dari BKN tersebut," ujar Ali.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil TWK Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.
SK ditetapkan di Jakarta pada 7 Mei 2021 dan ditandatangani Firli.
Untuk salinan yang sah ditandatangani Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.
Ada empat poin yang tercantum dalam SK tersebut.
Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.
Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.
Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. (antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy