76 Daerah Jadi Pilot Project Reformasi Birokrasi

JAKARTA--Sebanyak 76 daerah akan menjadi pilot project reformasi birokrasi yang dimulai tahun depan76 daerah tersebut terdiri dari 33 kabupaten, 33 kota, dan 10 provinsi.

"Tadinya yang diusulkan jadi pilot project hanya 10 daerah

BACA JUGA: Nyawa Tuti Tinggal 60 Hari

Tapi saya ingin percepatan reformasi birokrasi di daerah digenjot tahun depanMakanya wilayah pilot projectnya diperbanyak menjadi 76," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar di Jakarta, Minggu (18/12).

Dengan memperbanyak daerah pilot project, lanjutnya, lebih efisien dalam penganggaran ketimbang menurunkan tim reformasi birokrasi nasional ke daerah-daerah.
"Nanti daerah-daerah itu akan diambil mana yang terbaik dan bisa menjadi contoh bagi lainnya," ujarnya.

Sementara itu Wakil Menpan&RB Eko Prasojo mengatakan, penentuan 76 daerah yang menjadi pilot project itu dilihat dari komitmen politik dan agenda feformasi dari kepala daerah

BACA JUGA: Pembangunan Rel KA Kalteng Dimatangkan

Selain itu dilihat dari penghargaan yang diterima daerah-daerah.

Diantara 76 daerah yang menjadi pilot project itu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Kota Solo, Kota Surabaya, Kota Denpasar, Kota Palangkaraya, Kota Cimahi, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Banyuwangi, dan lain-lain.

"Target kita, awal Maret sudah dimulai reformasi birokrasi di daerah, diharapkan dengan pelaksanaan reformasi ini ada beberapa area perubahanAntara lain bisnis proses, perizinan, susunan struktur yang harus sesuai fungsi, efisiensi anggaran, peningkatan layanan publik, pengadaan barang jasa secara elektronik, dan pelayanan satu atap," bebernya

BACA JUGA: Gampang Terbitkan SP3, Komnas Perempuan Sindir Polisi

(Esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggota DPR dari Dapil Sultra Anggap Rekayasa