jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 770 ribu honorer yang masuk database BKN bakal tidak terakomodasi di dalam PPPK 2024. Ini lantaran formasi yang disiapkan pemerintah lebih sedikit dari jumlah honorer.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan jumlah honorer yang masuk database BKN sebanyak 1.788.851 orang.
BACA JUGA: Menteri Singgung soal Honorer jadi PPPK Part Time, Oh Non-Database BKN
Sementara, formasi yang telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk rekrutmen CASN 2024 sebanyak 1,28 juta.
Jumlah tersebut terdiri dari 1,01 juta untuk formasi PPPK instansi pusat dan daerah. Sisanya sebanyak 278.427 formasi CPNS 2024 instansi pusat dan daerah
BACA JUGA: Guru Honorer di Pesantren Jayapura Cabuli 5 Santrinya
"Pendaftaran CPNS dan PPPK 2024 bisa dimulai setelah proses verval rincian formasi yang diajukan instansi pemerintah selesai dilakukan," kata Menteri Anas, Minggu (19/5).
Saat ini, proses verifikasi dan validasi (verval) yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Verval tersebut dilakukan pada 1.788.851 tenaga non-ASN yang masuk database BKN.
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK 2024: Ini Hasil Verval Data Honorer, Resmi dari BKN
Pelaksanaan verval dilakukan menggunakan aplikasi verifikasi tenaga non-ASN, yaitu pada laman https://verif-nonasn.bkn.go.id. Verval tersebut dilakukan dengan 6 kriteria berdasarkan kelompok kerja (Pokja).
Adapun 6 Pokja kriteria tersebut, yaitu honorarium, surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
Menteri Anas mengungkapkan penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 telah dilakukan pada 15-29 Maret 2024 dan diperpanjang hingga 30 April 2024.
Namun, masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan perincian usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar.
Menteri Anas mengungkapkan KemenPAN-RB bersama BKN telah melakukan rapat bersama pada 17 Mei. Rapat khusus membahas formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga ASN PPPK ini.
"Tentunya formulasi tersebut berdasarkan verval 6 kriteria dari BKN termasuk nanti PPPK penuh waktu maupun paruh waktu,” kata Menteri Anas.
Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan BKN melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam verval honorer tersebut.
BPKP sebagai tim quality assurance dan penanggung jawab Pokja Kriteria 1, serta Tim BKN sebagai penanggung jawab Pokja Kriteria 2-6.
Pada verval ini, distribusi data yang diperiksa oleh verifikator dilakukan secara acak. Verifikator tidak bisa memilih data yang diperiksa, dan setiap verifikator hanya melakukan verval pada 1 kriteria sesuai dengan pokja masing-masing.
Adapun hasil verval tenaga non ASN 2024 per 17 Mei 2024 pukul 00.00 WIB, yaitu kriteria 2 mencapai 89.87%, kriteria 3 sudah 100%, kriteria 4 mencapai 63.33%, kriteria 5 sudah 100%, dan kriteria 6 mencapai 99.52%.
"Hasil verval pada masing-masing kriteria tersebut nantinya sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pengangkatan PPPK," kata Haryomo
Sementara itu terkait platform digital manajemen ASN, KemenPAN-RB telah melakukan uji coba April 2024 lalu pada 6.581 peserta dari 40 instansi. Platform ini kedepan menjadi wadah kolaborasi berbasis digital bagi seluruh ASN dan nantinya akan masuk pada Portal Layanan Aparatur Negara. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad