jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 79.469 alumni Universitas Terbuka (UT) diterima menjadi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun anggaran 2021. Ini mengulang kesuksesan UT saat seleksi CPNS 2019.
Sesuai data Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah peserta yang lulus CPNS 2019 sebanyak 138.791. Dari jumlah tersebut sebanyak 9.436 di antaranya merupakan alumni UT.
BACA JUGA: ISST 2022: Universitas Terbuka Luncurkan Buku Karya Para Dosen Sains & TeknologiÂ
Tahun ini BKN juga merilis data penerimaan PPPK guru se-Indonesia, pada gelombang 1 dan 2, 79.469 alumni UT diterima sebagai guru PPPK.
"Ini merupakan prestasi dan bukti lulusan UT bisa terjamin karier dan masa depannya," kata Rektor UT Prof. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D., saat memberikan sambutan dalam penandatanganan kerja sama Universitas Terbuka dengan BKN di Gedung Kualitas, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Senin (24/10).
BACA JUGA: Cegah Narkoba Masuk Kampus, Universitas Terbuka Siap Alokasikan Dana Riset
Prof. Ojat mengungkapkan tidak hanya lulusan guru yang membuat UT makin dilirik. Selain Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UT, Fakultas lain pun diminati baik fresh graduate SMA sederajat maupun pekerja, wiraswasta maupupun pegawai swasta dan negeri.
Tercatat UT menjadi perguruan tinggi terbanyak mahasiswanya. Hingga saat ini UT memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 412.041.
BACA JUGA: Universitas Terbuka Jadi PT dengan Mahasiswa Terbanyak, Lonjakannya Fantastis
Selain itu, dari total mahasiswa yang melakukan registrasi di semester kedua tahun 2022, jumlah mahasiswa baru meningkatkan lebih dari 100 persen dibandingkan semester sebelumnya.
"Kami selalu berkomitmen memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok negeri untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi," ujar Prof. Ojat.
UT sejak didirikan tahun 1984, menjadi satu-satunya perguruan tinggi dengan sistem pendidikan jarak jauh dan terbuka sehingga UT sangat diminati para tenaga pendidik karena sangat pas dengan kondisi kesibukan pengajar.
Kedatangan BKN ini lanjut Prof. Ojat diharapkan nantinya bisa meningkatkan kompetensi para pegawai dengan cara rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Program Studi jenjang Sarjana Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian di FHISIP-UT.
Pelaksana tugas (Plt.) Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan penandatanganan kerja sama dengan UT ini untuk memperpanjang kesepakatan 2007. Nantinya, pegawai BKD, BKPSDM seluruh Indonesia akan diberikan tambahan kompetensi dengan kuliah di UT.
BKN memberikan beasiswa bagi ASN BKD, BKPSDM yang berijazah SMA sederajat untuk melanjutkan kuliah S1. Namun, pemda diminta memberi support dengan menanggung biaya hidup.
"BKN pusat sudah full digital, tetapi di daerah kan belum. Selain itu banyak yang belum S1. Sementara, Presiden Jokowi kan minta ASN yang mengurus kepegawaian minimal S1 dan melek digital," pungkas Bima Haria Wibisana.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Bima Haria dan Prof. Ojat. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh Rahmat Budiman, S.S., M.Hum., Ph.D., selaku wakil rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Kerja Sama dengan Sestama BKN Hj. Imas Sukmariah. (esy/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Mesyia Muhammad