jpnn.com, SURABAYA - Semakin banyak warga yang ingin tinggal di flat. Jumlah antreannya nyaris menembus angka lebih dari 8 ribu keluarga hingga Jumat lalu.
Dalam dua tahun terakhir, jumlah pengantre bertambah 3 ribu keluarga.
BACA JUGA: Permen PUPR 23/2018 Dikeluhkan Pemilik Rusun dan Apartemen
Komisi A DPRD Surabaya juga membahas masalah itu dengan pengelola flat, yakni dinas pengelolaan bangunan dan tanah (DPBT).
Rapat tersebut digelar karena banyak warga yang mengeluhkan antrean rusun saat reses awal November lalu.
BACA JUGA: Bocah Delapan Tahun Tewas Tertimpa Beton di Rumah Susun
"Ada yang mengantre sejak 2010. Mereka tanya, kok tidak ada kabar lagi," ujar Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Ghofar Ismail.
Ghofar juga mempertanyakan adanya penambahan 3 ribu pengantre dalam dua tahun terakhir. Pemkot membangun flat setiap tahun, namun antrean tersebut tidak berkurang sedikit pun.
BACA JUGA: Jokowi Bakal Membangun Dua Rusun untuk Muhammadiyah
Berdasar data yang diberikan DPBT, jumlah penambahan flat memang tidak sebanding dengan pengantre setiap tahun.
Tahun ini hanya ada penambahan 198 unit flat. Jika penambahan per tahun tetap sebanyak itu, warga yang baru saja mengantre baru bisa tinggal di flat 40 tahun lagi.
Masalahnya, antrean flat tersebut selalu tergeser warga yang terdampak penertiban. Kebanyakan berasal dari rumah-rumah semipermanen di pinggir rel dan bantaran sungai. Pemkot menyediakan unit flat itu untuk relokasi.
Politikus PAN tersebut meminta segera dicarikan solusi untuk permasalahan itu. Ghofar melihat tingginya angka antrean merupakan potensi bagi pemkot untuk menata kota.
Hunian vertikal memang menjadi solusi sehat bagi warga yang tinggal di kota padat.
"Harusnya prioritas anggaran itu ke pembangunan flat. Sudah jelas yang butuh sebanyak itu," tutur politikus dari dapil 4 (Kecamatan Gayungan, Jambangan, Sawahan, Sukomanunggal, Wonokromo) tersebut.
Anggota Komisi A Luthfiah juga mendapat keluhan yang sama saat reses. Menurut dia, tingginya angka antrean flat tersebut mencerminkan bahwa warga kota kesulitan mendapatkan tempat tinggal di kota sendiri.
"Mereka enggak mampu beli rumah di Surabaya. Lha wong harganya mahal banget," ucapnya.
Kepala DPBT Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu mengungkapkan, pihaknya tidak bisa melarang warga untuk mengajukan permohonan tinggal di flat.
Sebab, hal tersebut sudah menjadi hak warga. Di sisi lain, pembangunan flat-flat baru membutuhkan waktu dan anggaran yang besar.
"Anggarannya terbatas. Enggak mungkin APBD digunakan semua untuk bangun rusun," ucap mantan Kabag hukum itu.
Tahun depan akan ada pembangunan flat baru di Jalan Indrapura. Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2019, anggaran pembangunan flat ditambah.
Yayuk, panggilan akrab Rahayu, menjelaskan bahwa flat tersebut berkapasitas 70 unit. Untuk sementara ini, hanya itu proyek penambahan flat yang bakal dilakukan pemkot. "Iya, tahun depan masih satu itu," katanya. (sal/c20/git/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tarminah Tewas di Proyek Rusun, Kontraktor Kena Tipiring
Redaktur & Reporter : Natalia