80 Persen Anggaran Pilkada Siap

Senin, 15 Februari 2010 – 05:27 WIB

JAKARTA - Kesiapan dana pilkada belum tuntasKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru bisa memastikan bahwa dari 224 pilkada pada 2010 ini, baru 80 persen yang sudah menganggarkan dana dari APBD

BACA JUGA: Pilih Dengan Rasional, Tinggalkan Sikap Emosional

Sisanya belum terpantau


"Sudah dianggarkan

BACA JUGA: Di Medan, Partai Demokrat Usung Pjs Wako-Sekda

Pencairannya dilakukan secara bertahap dalam beberapa termin, bergantung pada kebutuhan KPU Daerah," kata Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) Kemendagri Timbul Pudjianto di Jakarta, akhir pekan lalu (13/2).

Berdasar data itu, berarti dari 244 daerah yang bakal menggelar pilkada serentak tahun ini, sudah 195 daerah yang siap dana
"Artinya, ada sejumlah daerah yang belum melaporkan APBD mereka kepada provinsi

BACA JUGA: Penjabat Walikota Tangsel Bantah Maju di Pilkada

Akibatnya, kami tidak bisa memonitor," kata Timbul.

Selain itu, imbuh lelaki asli Surabaya ini, sejumlah daerah yang belum terpantau adalah daerah-daerah hasil pemekaranDaerah tersebut umumnya belum memahami mekanisme penganggaran untuk pilkadaSebab, kecenderungannya, APBD sudah diketok, tapi pilkada belum dianggarkan.

Solusinya, kata Timbul, daerah membuat nota kesepahaman antara pemerintah daerah dan KPUDana yang digunakan adalah dana hibahSebab, penyelenggaraan pilkada bisa digolongkan sebagai keadaan darurat"Pilkada sudah memenuhi unsur daruratYakni, bukan kegiatan rutin, tidak berulang, dan berada dalam kendali pemerintah daerah," katanya.

Pernyataan Timbul itu merespons Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary yang menyatakan bahwa separo daerah belum sepakat mengenai besaran anggaran pilkada"Bahkan, 90 persen daerah belum menandatangani naskah (nota kesepahaman) hibah," kata Hafiz beberapa waktu lalu.

Menurut Timbul, pernyataan Hafiz hanyalah bentuk kepanikan terhadap kemungkinan gagalnya pilkada"Mereka kan bukan ahli keuangan, terus worryMereka tidak memahami mekanisme keuangan daerahKatanya dananya kurang, padahal pencairannya memang bertahap," kata mantan pejabat pelaksana tugas (Plt) Gubernur Maluku Utara itu(aga)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Koalisi LSM Juga Desak Pilkada Ditunda


Redaktur : Soetomo Samsu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler