jpnn.com - GARUT – Banyak ASN PNS dan PPPK di Kabupaten Garut, Jawa Barat, hampir 90 persen gajinya untuk membayar utang dengan bunga cukup besar.
Akibatnya, menurut Bupati Garut Rudy Gunawan, kinerja ASN di daerahnya menurun karena memikirkan utang ke bank.
BACA JUGA: Forum Guru Tanpa Status, Lulus PG PPPK Nasib Enggak Jelas, Insentif Honorer Macet
Agar masalah tersebut tidak terus berlanjut, Rudy Gunawan berharap Bank Jabar Banten (BJB) membatasi pemberian pinjaman kepada ASN Pemkab Garut.
"Jangan terlalu agresif, kalau mau persentase 40 persen baru boleh dikasih pinjam, ini enggak, sampai 90 persen," kata Rudy Gunawan kepada wartawan di Garut, Kamis (23/11).
BACA JUGA: Honorer yang Dirumahkan Bakal Dipekerjakan Lagi, Diangkat PPPK, UU ASN Jos!
Rudy mengatakan, selama ini ASN PNS maupun PPPK di Garut terjerat utang ke BJB dengan jumlah pinjaman yang hampir menghabiskan gajinya sebesar 90 persen setiap bulan.
Jumlah ASN di Garut sebanyak 13 ribuan orang, kata dia, hampir 80 persen meminjam uang ke BJB.
BACA JUGA: Kabar Gembira untuk Honorer dan PPPK, Cepat & Tidak Mengganggu Pekerjaan
Begitu pun dari kalangan ASN status PPPK yang juga memiliki utang ke BJB dengan sisa gaji Rp400 ribu setiap bulan.
Menurut dia, persoalan banyak ASN maupun PPPK yang terjerat utang di BJB itu karena agresifnya BJB menawarkan pinjaman uang kepada pegawai pemerintah tanpa mempertimbangkan sisa besaran gaji yang diterima pegawai.
"Iya, digoda agresif sekali, ada gaji PPPK hanya tinggal Rp400 ribu. Pinjaman PNS di Garut ini sudah tinggi, Rp3 triliun, jadi orang itu gajinya sudah habis, itu gara-gara digoda sama BJB," kata Rudy.
Bupati Rudy mengaku khawatir dengan gerakan agresif BJB tersebut.
Dia berharap BJB memberikan batasan pinjaman, misal menyisakan gaji sebesar 60 persen, sehingga tidak sampai 90 persen gaji untuk bayar utang ke BJB.
Kondisi pegawai pemerintah yang terlalu memikirkan utang, kata Bupati, berpengaruh pada kualitas kinerja, apalagi jangka waktunya lama dengan bunga tinggi.
"Kalau sudah mau habis itu top up lagi. Nah, saya ingin berdasarkan penelitian kinerja. Kinerja PNS itu berkurang karena gajinya hanya tinggal Rp500 (ribu)," kata Rudy.
Dia mengaku sudah menyampaikan masalah ini kepada direksi BJB agar ke depan tidak terlalu agresif mencari pegawai pemerintah agar mau pinjam uang, apalagi bunganya tinggi.
Bupati mengatakan saat ini banyak bank milik pemerintah yang juga siap menampung dan memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih ringan dan tidak terlalu agresif mencari nasabah untuk menawarkan pinjaman.
"Jangan agresif, ini bahaya dan bukan daerah Garut saja, daerah lain juga begitu," kata Rudy.
Sebelumnya, saat apel pagi pada Senin (21/11), Bupati Garut sudah secara terbuka menyampaikan masalah banyaknya ASN PNS dan PPPK yang terjerat pinjam uang ke BJB dengan bunga tinggi. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu