jpnn.com, KOTAMOBAGU - Hingga pertengahan Juli ini, sebanyak 911 guru PNS di Kotamobagu, Sulut, belum juga menerima gaji ke-13.
Penyebabnya, guru-guru tersebut belum melampirkan lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
BACA JUGA: Sekda DKI: Tunjangan PNS Masih Kurang
Diketahui, syarat utama untuk pencairan gaji ke-13 tahun ini untuk Pemkot Kotamobagu, seluruh PNS harus melampirkan lunas PBB dan lunas pajak kendaraan dinas.
Menurut Kepala Diknas Kotamobagu Rukmi Simbala, pihaknya sudah berupaya menghubungi guru-guru tersebut untuk segera melampirkan bukti lunas PBB.
BACA JUGA: Bupati Cirebon Didesak Pecat PNS Berpolitik Praktis
Namun katanya, sampai kemarin belum ada yang merespon. “Sudah saya hubungi melalui WhatsApp dan sms. Mereka belum ada yang datang,” kata Rukmi, seperti diberitakan Manado Post (Jawa Pos Group).
Kepala BPKD Rio Lombone menegaskan, seluruh PNS memang harus mengikuti syarat pencairan gaji ke-13. Sebab itu sudah ditegaskan langsung oleh Wali Kota Ir Tatong Bara.
BACA JUGA: 60 Persen PNS Tak Punya Kompetensi
“Harus serentak. Jika, kita mencairkan yang belum lunas PBB, pasti yang sudah lunas akan protes. Apalagi mereka ada banyak, sedangkan hanya satu bendahara yang mengurus. Jika yang lain sudah lampirkan dan yang lain belum, tentu akan menghambat yang lain,” jelas Rio.
Ditanya apakah gaji ke-13 PNS struktural sudah dicairkan? Rio menjawab masih ada dua instansi yang belum. “Pengguna anggaran mereka masih ikut PIM II. Mungkin mereka menunggu dulu,” ucapnya.
Kepala BPKD, melalui Kabid Anggaran Helfrits Lahimade menuturkan, pihaknya sudah menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
“Yang pasti syarat yang ditegaskan ibu wali kota harus melampirkan bukti lunas PBB dan lunas pajak kendaraan bagi mereka yang memiliki kendaraan dinas. Salah sendiri jika tidak melampirkan, tentunya tidak bisa diproses,” tandasnya.(MP)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MenPAN-RB Dorong Penambahan Jumlah Beasiswa Aparatur
Redaktur & Reporter : Soetomo