jpnn.com - JAKARTA - Dai kondang Abdullah Gymnastiar menyatakan bahwa pemerintah harus menyikapi situasi terkini tentang kasus dugaan penodaan agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok.
Menurutnya, jika pemerintah sejak awal responsif terhadap tuntutan umat Islam agar Ahok ditahan maka tidak akan ada Aksi Bela Islam I, II dan III.
BACA JUGA: Jika Ada yang Sebut Demo 411 dan 212 AntiNKRI, Itu Fitnah!
Pria yang lebih dikenal dengan panggilan Aa Gym itu mengatakan, kasus Ahok bukan semata masalah hukum, tapi sudah menyentuh perasaan umat Islam. Karenanya dia berharap agar jangan sampai ada ketidakadilan dalam kasus Ahok.
“Apalagi untuk hal sepenting ini. Kalau orang sifatnya menyentuh Allah, rasul dan agama pasti akan tergerak hatinya," kata Aa Gym di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (2/12).
BACA JUGA: Aksi di Monas Usai, di Depan DPR Baru Mulai
Pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Daarut Tauhiid itu juga meminta semua pihak agar tidak memandang negatif terkait Aksi Bela Islam III atau Aksi 212 itu. Dia juga mewanti-wanti agar jangan sampai ada pihak yang menuding Aksi 212 untuk memecah belah bangsa.
Aa Gym justru menegaskan kasus Ahok bisa menjadi evaluasi bagi semua pihak. Menurutnya, kasus penodaan agama itu semestinya bisa membuat siapa pun menjadi lebih baik.
BACA JUGA: Polisi Tangkap Rachmawati Cs, Setnov: Tentu Ada Sesuatu
“Kita harus jadi lebih baik. Kalau omongan tidak terjaga, hidup ini bisa jadi sumber masalah. Pemimpin tidak perlu kerja keras tanpa akhlak. Karena ini yang paling penting. Kalau bisa, akhlak kemudian kerja," terang dia.
Menurutnya, ketidakadilan penegak hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama, membuat umat muslim bergerak. Umat muslim merasa tidak mendapatkan keadilan dengan upaya hukum yang diterapkan pada proa yang disapa Ahok itu.
"Harapannya kita jadi lebih baik, para pemimpin lebih bijak, rakyat bisa menahan diri. Kalau tidak tuntas, ini bisa lebih besar lagi. Ini masalah rasa," tuturnya.(mg4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penegakan Hukum KLHK, Menjaga Kekayaan Alam Indonesia
Redaktur : Tim Redaksi