jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto menilai, agenda pihak asing untuk menjatuhkan konsolidasi Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2020 lalu di saat Pandemi COVID-19 mulai melanda Indonesia.
"Mulai dari KKB Papua, TWK pegawai KPK, hingga penerapan PPKM menjadi ajang serang tanpa solusi oleh kaum komprador yang selama ini menghamba kepada tuannya yaitu asing," ujar Hari di Jakarta, Rabu (21/7).
BACA JUGA: Tak Disangka, Munarman yang Pernah Aktif di YLBHI Bisa Terseret Kasus Dugaan Terorisme
Menurut Hari, salah satu motor komprador yang nyata saat ini adalah YLBHI beserta LSM lainnya (ICW dll).
"Berdiri sejak tahun 1970 dan didirikan oleh Adnan Buyung Nasution dan Ali Sadikin dalam mengkritisi rezim orde baru (Soeharto), YLBHI saat ini sangat berbeda tujuan dan agenda perjuangan oleh para pendirinya. YLBHI era saat ini lebih banyak didominasi politik praktis," tambah Hari.
BACA JUGA: YLBHI Minta Presiden Jokowi Membatalkan Perpres Pelibatan TNI dalam Penanganan Kasus Terorisme
Salah satu kasus yang semestinya menjadi perhatian YLBHI yaitu peristiwa 4 Juni 2021, ketika Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kembali melancarkan aksi terornya kepada masyarakat di Eromago, Ilaga, Papua.
Dalam aksi tersebut, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menembak lima orang yang merupakan satu keluarga Kepala Desa.
BACA JUGA: Respons Ombudsman Atas Temuan YLBHI Terkait Persoalan Penahanan di Indonesia
"Lantas di mana peran YLBHI ketika sudah memakan korban jiwa dan kekerasan oleh KKB terhadap masyarakat di Papua? Apakah saat ini YLBHI memilah-memilah isu tergantung kepentingan donatur di belakangnya?" tegas Hari.
Hal ini, katanya, sangat berbeda dengan cita-cita para pendiri YLBHI yang memiliki nilai luhur dalam menjaga nama dan marwah lembaga tersebut.
"Asfinawati sebagai ketua YLBHI saat ini lebih sibuk memprovokasi isu PPKM dengan menggandeng BEM-SI untuk menyerang pemerintah RI tanpa memiliki solusi," ucapnya.
"Entah apa yang ada di benak pimpinan YLBHI saat ini dalam situasi pandemi COVID-19 malah menyerang kebijakan tanpa memberikan jalan keluar. YLBHI saat ini sudah keluar dari cita-cita para pendirinya dan lebih mengikuti keinginan dan agenda donatur dibelakangnya," pungkasnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil