jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan kepada pihak-pihak terkait pascapenetapan status tersangka tindak pidana pencucian uang terhadap Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan lembaga antikorupsi itu mengendus adanya pihak-pihak yang mencoba mengambil alih harta Abdul Wahid yang diduga terkait TPPU tersebut.
BACA JUGA: KPK Bidik Bupati Abdul Wahid dengan Pasal Pencucian UangÂ
"Informasi yang kami terima, diduga ada pihak-pihak yang dengan sengaja mencoba untuk mengambil alih secara sepihak aset-aset yang diduga milik tersangka," kata Fikri dalam keterangannya, Selasa (28/12).
Oleh karena itu, kata Fikri, KPK memberi ultimatum kepada pihak-pihak tersebut untuk berhenti melakukan aksinya.
BACA JUGA: Rumah Sekda HSU Adik Bupati Abdul Wahid Digeledah KPK, Almien Ashar Pilih Bungkam
KPK, kata Fikri, mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang secara sadar dan sengaja mencoba mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan perkara ini.
“Karena kami tak segan menerapkan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Tipikor," ujar Fikri.
BACA JUGA: KPK Menetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid Sebagai TersangkaÂ
Seperti diketahui, KPK menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka TPPU setelah melakukan pengembangan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) pada 2021 sampai 2022.
KPK menyatakan telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka.
Komisi antikorupsi itu menduga ada beberapa penerimaan rasuah Abdul yang kemudian dengan sengaja disamarkan dan diubah bentuknya serta dialihkan kepada pihak lain.
Hanya saja, Fikri merahasiakan barang yang telah disamarkan oleh Abdul Wahid.
Namun, beberapa bentuknya berupa properti, kendaraan, dan uang.
"KPK kembali menetapkan tersangka. (Abdul Wahid, red) sebagai tersangka dalam dugaan perkara TPPU," kata Fikri. (tan/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : Boy
Reporter : Fathan Sinaga