Dalam pernyataannya di sebuah siaran televisi nasional, Abhisit menegaskan, pemerintah tidak bisa menunggu lebih lama respon positif massa Kaus Merah
BACA JUGA: Penambang yang Tewas Jadi 31
Itu karena kegiatan mereka yang berlarut-larut dipandang sangat merugikan Thailand.Menteri Pemerintahan Sathit Wongnongtoey berharap, jika demonstran memberikan respon jelas menyangkut kapan mereka (akan) membubarkan diri, hari ini pemerintah (segera) membahasnya dalam rapat kabinet yang dihelat di gedung pemerintahan
Sathit juga meminta agar para pemimpin UDD memisahkan diri dari Mayor Jenderal Khattiya Sawasdipol, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Seh Daeng, yang dianggap ingin merusak proses rekonsiliasi Thailand
BACA JUGA: Hari Ini Filipina Pilih Presiden
Seh Daeng adalah petinggi militer Thailand pro-Thaksin ShinawatraKhattiya pernah mengusulkan agar massa Kaus Merah melepaskan atribut merahnya
BACA JUGA: Maling Sial di Malaysia
Dengan demikian menurutnya, polisi dan militer tidak mudah menarget mereka jika terjadi penggerebekanBeberapa waktu lalu, pemerintah memang berencana membubarkan massa demonstran dengan melakukan operasi militer.Kabar perpecahan sendiri lantas muncul di internal Fron Bersatu untuk Demokrasi melawan Kediktatoran (UDD) atau massa Kaus MerahKabar tersebut muncul setelah sejumlah pemimpin demonstran, Senin (10/5) kemarin, bertemu untuk membahas tawaran pemerintah menyangkut peta jalan damai.
Sejumlah pimpinan dikabarkan ingin tetap meneruskan aksi hingga pemerintahan lengser"Saya tidak peduli siapa pun yang ingin demonstrasi ini berakhirTapi, saya tidak akan (berhenti)," seru Jaturpor Prompan, salah seorang pemimpin demonstran, sesaat sebelum mengikuti rapat dengan pemimpin demonstran lain.
Jatuporn mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas pelaku kekerasan dalam bentrok antara demonstran dan aparat bulan laluDalam kejadian itu, 26 orang tewas, termasuk seorang kamerawan Reuters"Jika yang berwajib tidak mengusut kasus ini, bagi saya, saya lebih baik mati," tegasnya, seperti dilansir Bangkok Post.
Jatuporn juga melihat, peta jalan damai yang ditawarkan Abhisit hanyalah propaganda untuk merayu massa UDD agar segera menghentikan aksinya"Kami tidak ingin mendapat amnesti untuk diri kami sendiriKami ingin pemerintah tidak (memberlakukan) standar ganda dalam penanganan kasus hukum," jelasnya.
Di pihak lain, sejumlah pemimpin demonstran lainnya, ingin menerima tawaran peta jalan damai usul Abhisit itu, dengan memberikan sejumlah catatan"Kami menegaskan kembali bahwa kami siap bergabung dalam proses rekonsiliasi, dan akan menawarkan peta jalan damai versi kami," jelas salah satu pimpinan demonstran, Weng Tojirakarn, seperti dikutip Agence France-Presse.
Isu perpecahan itu muncul, setelah Mayjen Seh Daeng mengaku mendapat telepon dari Thaksin Shinawatra dan meminta empat pimpinan UDD dipecat, karena telah bernegosiasi dengan pemerintah secara rahasia di markas militer Resimen Infantri 11, beberapa waktu laluPertemuan itu membahas rekonsiliasi dan mencari solusi krisis politik ThailandEmpat pimpinan demonstran itu adalah Veera Musikhapong, Natthawut Saikua, Weng Tojirakarn, serta Wisa Kanthap.
Namun, isu perpecahan di tubuh UDD itu dibantah oleh Natthawut Saikua, pimpinan senior massa Kaus MerahMenurutnya, para pemimpin demonstran tidak bisa dipecat, karena UDD bukanlah perusahaan swasta"Thaksin bukan pada posisi menunjuk atau memecat siapa pun dalam UDD, dan dia (Thaksin) tidak pernah memperlihatkan niatnya itu," jelasnya(cak/c2/dos)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menunggu Kepastian Pemerintahan Inggris
Redaktur : Tim Redaksi