jpnn.com - BANGKOK - Pembahasan Undang-Undang Amnesti Thailand kembali memicu unjuk rasa. Kemarin (7/8) sedikitnya 2.000 massa anti-pemerintah berunjuk rasa di pusat pemerintahan. Mereka menentang regulasi yang berisi pemberian amnesti kepada para penjahat politik di Negeri Gajah Putih tersebut.
Sejak pekan lalu, Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra mengantisipasi unjuk rasa akbar tersebut. Maka, sejumlah besar aparat berjaga di sekitar gedung parlemen sejak pagi. Polisi antihuru-hara pun siaga di baris terdepan pertahanan. Selain itu, aparat memasang barikade kawat berduri dan sejumlah penghalang di kompleks pemerintahan.
BACA JUGA: Soal Snowden, Obama Kecewa Suaka Rusia
Abhisit Vejjajiva, mantan PM yang kini menjadi ketua Partai Demokrat, terlihat di antara para demonstran. Dia bahkan memimpin rekan-rekannya menuju gerbang kompleks pemerintahan.
Kemarin setelah bersitegang dengan aparat, perwakilan oposisi akhirnya boleh memasuki gedung parlemen. Tapi, hanya politisi oposisi.
BACA JUGA: Pendiri Amazon Akuisisi Washington Post
"Kita tidak bisa tergesa-gesa. Perjuangan kita masih panjang. Kita semua harus bersabar," kata politikus 49 tahun tersebut di hadapan para pengunjuk rasa. Tahun lalu massa oposisi juga sukses menggagalkan pembahasan Undang-Undang Amnesti oleh pemerintah. (AFP/AP/hep/c6/dos)
BACA JUGA: Film Kartun Pakistan Burka Avenger Siap Mengglobal
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ilmuwan Belanda Bikin Burger Seharga Rp 3 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi