jpnn.com - JAKARTA - Keputusan pemerintah pusat untuk memberikan tambahan kewenangan kepada Pemerintah Aceh dalam mengelola pertambangan, membuktikan bahwa para elit Aceh lihai dalam memainkan strategi negosiasi menghadapi Jakarta.
Pengamat politik dan konflik dari Erich Institute, Erman Anom, meyakini, Pemerintah Aceh sudah pasti akan menerima syarat yang diajukan pusat, yakni agar Pemerintah Aceh mengganti bandera yang mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
BACA JUGA: Perampok Emas Lintas Provinsi Dibekuk
"Saya yakin teman-teman di Aceh mau mengubah bendera itu, karena masalah bendera itu seperti sudah sejak awal saya katakan, hanyalah alat bargaining saja. Bagi mereka (para elit Aceh, red), yang terpenting bagaimana seluruh peraturan perundang-undangan turunan UU Pemerintahan Aceh segera diterbitkan dan menguntungkan rakyat Aceh," ujar Erman Anom kepada JPNN kemarin (20/11).
Apakah dengan demikian Aceh memenangkan proses negosiasi? Pria bergelar profesor doktor itu membenarkan. "Iya, memang Aceh telah memenangkan proses nego yang sudah sekian lama berjalan alot," ujar pria kelahiran Eutapang, Aceh, 24 September 1963 itu.
BACA JUGA: Anggota TNI Tewas Ditembak di Batam, Brimob Meninggal Ditikam di Binjai
Dijelaskan Erman, setelah bertahun-tahun menggunakan senjata untuk memperjuangkan hak rakyat Aceh, para eks tokoh GAM telah mengubah strategi perjuangan. "Senjata ditinggalkan, tapi tetap berjuang dengan strategi-strategi cerdas lewat proses bergaining dan terbukti berhasil," lanjutnya.
Mengenai masalah bendera yang mirip GAM itu, Erman yang belum lama ini pulang kampung, mengaku menyerap suara-suara yang berkembang di masyarakat Aceh.
BACA JUGA: Kapolda Papua: Berani Kibarkan Bintang Kejora akan Saya Tindak
"Bendera GAM itu kan bendera saat masih melakukan perjuangan bersenjata. Karena sekarang sudah tidak lagi berjuang dengan senjata, ya tidak masalah bagi mereka bendera itu diubah. Pasti mereka mau menerima (permintaan pusat agar bendera diubah, red)," pungkasnya.
Diberitakan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno, Rabu (19/11), menyampaikan sikap resmi pemerintahan Jokowi-JK terkait Aceh.
Dikatakan, pemerintah akan memberikan kewenangan pusat pada NAD. "Mereka nantinya bisa mengurus daerah pesisir kepulauan Aceh," jelasnya.
Pemerintah NAD, lanjut Tedjo Edhy, ke depannya juga diberikan hak untuk mengelola tambang-tambang di wilayah pesisir. Semua hasil tambang itu bisa digunakan untuk memajukan NAD.
Namun, ada timbal balik dari pemberian kewenangan itu. Tedjo mengatakan, NAD harus mau mengganti bendera yang mereka miliki saat ini. Pemerintah, kata Tedjo, meminta NAD mengganti bendera yang bernuansa GAM.
Tawaran itu akan dibahas lagi dalam waktu dekat. Tedjo mengatakan pemerintah akan menggunakan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan MoU Helsinki sebagai landasan negosiasi. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggota Brimob Binjai Tewas Ditikam
Redaktur : Tim Redaksi