jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Nasional Perhimpunan Pergerakan Indonesia (Pimnas PPI) ikut menyoroti adanya 97 ribu PNS misterius.
Para PNS dan pensiunan yang ternyata orangnya tidak ada alias misterius itu masih mendapatkan alokasi gaji dari negara selama puluhan tahun.
BACA JUGA: BKN Sebut Kasus 97 Ribu PNS Misterius Sudah Clear, Ini Kronologinya
Terkait dengan kenyataan tersebut, maka Pimnas PPI perlu menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut:
1. Prihatin dengan kenyataan adanya "PNS Hantu" yang jumlahnya sangat mengejutkan. Meskipun diklaim sudah terjadi perbaikan data, tetapi sekaligus diakui bahwa masih belum seluruhnya.
BACA JUGA: Video Adegan Asusila Bidan PNS Begituan dengan Selingkuhan di Mobil Jadi Viral, Gempar
“Berarti masih ada PNS Hantu yang mencerminkan ketidakseriusan reformasi birokrasi, bahkan untuk yang paling elementer. Yakni data yang tidak valid dipergunakan dalam durasi waktu yang panjang,” demikian keterangan pers Pimnas PPI yang diteken Presidium Andy Soebjakto dan Sekretaris Jendral Gede Pasek Suardika, Selasa (25/5).
2. Mendesak Pemerintah, dalam hal ini BKN untuk sungguh-sungguh dan segera melakukan pemutakhiran dan sekaligus validasi data PNS, sehingga dalam waktu dekat sudah tidak ada data-data "aspal" terkait jumlah PNS.
BACA JUGA: Kepala BKN Ungkap Penyebab 97 Ribu PNS Misterius Mendapat Gaji Selama Puluhan Tahun
“Presiden dan Menteri PAN-RB perlu memberikan perhatian serius terhadap masalah ini, sehingga tidak berlarut-larut.”
3. Mendesak aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) untuk turun tangan, melakukan penelitian dan pendalaman terhadap kasus ini.
Jika ditemukan unsur pidana, agar segera ditindaklanjuti dengan proses hukum yang obyektif, adil dan tanpa pandang bulu. “Bukan tidak mungkin ada unsur kerugian negara dalam jumlah yang besar,” demikian pernyataan Pimnas PPI.
4. Mendesak kepada Presiden untuk membentuk Tim Investigasi untuk melakukan penelitian secara menyeluruh dan menemukan pihak yang harus bertanggung jawab.
Terhadap pihak yang terbukti lalai atau salah, sanksi yang tegas dan adil patut diberikan. Reward and punishment mechanism perlu ditegakkan.
5. Mendesak Pemerintah untuk bersungguh-sungguh membangun budaya datatif, tertib administrasi dan tertib organisasi pada semua bidang dan lembaga dalam birokrasi pemerintahan. Modernisasi dan reformasi birokrasi membutuhkan budaya datatif dan tertib administrasi yang berkualitas.
“Demikian sikap dan pandangan ini kami sampaikan, semata-mata demi Indonesia yang lebih baik,” tulis Pimnas PPI. (esy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad