jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyebut hasil temuan di lapangan menunjukkan ada dugaan monopoli beras bantuan sosial (bansos) hingga persoalan dalam pendistribusian bansos.
Dugaan monopoli beras bansos merupakan hasil temuan Menteri Sosial Tri Rismaharaini.
BACA JUGA: Cara Efektif Menjaga Kesehatan Mental di Masa Pandemi, Begini
Diduga ada mnopoli beras bansos di Lumajang, Jawa Timur.
Selain itu temuan lapangan saat kunjungan kerja Komisi VIII DPR bersama Mensos ke Bandung, Jumat (27/8) ada persoalan dalam pendistribusian bansos.
BACA JUGA: Anda Mengalami Saraf Terjepit? Dengar Saran Spesialis Orthopedi ini
Untuk itu Ace meminta seluruh pihak terkait segera menyelesaikan persoalan yang masih terjadi dan ditemukan belakangan ini.
"Harus secepatnya diselesaikan berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan bansos, Komisi VIII telah beberapa kali mengingatkan soal ini," ujar Ace saat dihubungi di Jakarta, Senin (30/8).
BACA JUGA: Penting Menabung Tulang Hingga Usia 30-an, Begini Penjelasannya
Dia mengatakan bahwa pada implementasinya di lapangan, bansos masih diliputi banyak masalah, mulai dari pendataan penerima bantuan, pengadaan, hingga distribusi.
"Terutama soal data, ternyata masih ditemukan orang yang meninggal pun terdata sebagai penerima bantuan sosial, seperti yang kami temukan langsung di Bandung," ucapnya.
Selain itu, tambah dia, pengadaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang nilai komoditasnya di atas rata-rata dan kualitasnya tidak sesuai harapan, juga masih kerap ditemukan.
Dia meminta Kementerian Sosial (Kemensos) segera menyelesaikan permasalahan bansos yang terus berlarut-larut dengan membenahi sistem yang selama ini ditemukan bermasalah.
"Segera selesaikan sistemnya. Kan masalahnya sudah jelas, sudah terlalu berlarut-larut soal bansos ini tidak diselesaikan," katanya.
Ace mengatakan Komisi VIII DPR RI juga akan mengundang Himbara (Himpunan Bank-Bank Negara) yang ditugaskan untuk menyalurkan dana bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Ace telah menyoroti masalah distribusi bansos saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial ke Kabupaten Bandung, Jumat (27/8).
Dalam kesempatan itu, Ace menyebutkan beberapa permasalahan seperti masih tertahannya penyaluran bansos dari kartu Program Keluarga Harapan (PKH).
Kemudian, ribuan Bantuan Sosial Tunai (BST) belum terdistribusikan kepada penerima karena berbagai sebab.
"Temuan ini harus segera diselesaikan karena bansos ini akan terus diberikan oleh pemerintah dan Komisi VIII DPR RI beserta anggota ingin memastikan jalan keluarnya, termasuk memastikan agar bansos yang melalui perbankan itu betul-betul terdistribusikan ke masyarakat," kata Ace.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang