Ada Friksi di KPK Akibat Klik di Antara Penyidik, Begini Kondisinya

Selasa, 29 Agustus 2017 – 23:33 WIB
Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman di depan Pansus Angket KPK DPR, Selasa (29/8) malam. Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.Com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Penyidikan (Dirdik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Aris Budiman membeber adanya klik-klik di lembaganya. Menurutnya, klik itu telah memunculkan friksi di komisi pimpinan Agus Rahardjo itu.

Aris mengungkapkan hal itu saat hadir pada rapat dengar pendapat (RDP) Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Angket KPK) di DPR, Selasa (29/8) malam. Mulanya, Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu dalam RDP itu menanyakan adanya geng-geng di lembaga antirasuah itu.

BACA JUGA: Dirdik KPK Akui Terlibat Perseteruan dengan Novel Baswedan

Menurut Masinton, pernah ada berita di salah satu media bahwa di internal KPK terdapat dua geng penyidik berdasar latar belakang. Yakni geng penyidik asal Polri dan nonpolisi.

"Menurut kami kalau ada geng-gengan di penegak hukum, repot. Apa benar ada perseteruan dua geng?" kata Masinton.

BACA JUGA: Blak-blakan di DPR, Dirdik KPK Bantah Tudingan Minta Rasuah

Aris pun merespons pertanyaan Masinton. "Saya tidak mengatakan itu geng," katanya.

Namun, perwira Polri itu mengakui kesulitan dalam melaksanakan tugas di KPK. Menurut dia, hal ini tentu akan menganggu kinerja KPK. 

BACA JUGA: Lagi, Tudingan Fahri Hamzah ke KPK Pedas Banget

"Ini bukan geng. Tapi, memang ada salah satu penyidik menjelaskan bahwa diperkirakan akan ada masalah sejak diangkatnya penyidik internal. Jadi, ini friksi terkait posisi," ujarnya.

Dia ingin menata itu semua. Tapi, tidak mudah bagi Aris melakukannya. “Saya mengalami kesulitan tertentu," tegasnya.

Sebagai direktur penyidikan KPK, Aris mengaku sangat membutuhkan penyidik. Karena itu, dia beberapa kali mengusulkan untuk merekrut penyidik.

Bahkan, Aris membahas rencana perekrutan penyidik itu dalam rapat Deputi Bidang Penindakan KPK. Aris meminta penyidik berpangkat komisaris polisi (kompol), namun yang dikirim berpangkat ajun komisaris polisi (AKP).

Nah, kebijakan Aris meminta penyidik berpangkat Kompol itu ditentang. "Itu yang ditentang oleh kelompok yang tidak setuju dengan kebijakan saya," tegasnya.

Dia menegaskan, banyak perwira yang baik, terpelajar dan ingin punya kesempatan berkarya di KPK. Tapi, usulan Aris tidak disetujui dan diubah dalam rapat.

Lalu, semua penyidik berkumpul. Ternyata ada penyidik senior KPK yang menentang rencana Aris merekrut penyidik berpangkat AKP hingga kompol.

“Ada penyidik yang menentang apa yang saya usulkan. Mereka menyatakan selama ini menerima AKP, tapi bagi saya yang penting punya profesionalisme bagus," paparnya.

Aris menambahkan, pihak yang menentangnya memang menyodorkan alasan sehingga menolak penyidik berpangkat kompol. "Di KPK semuanya bekerja sehingga kalau Kompol masuk akan menganggu stabilitas kerja KPK. Tapi saya tetap menerima dan waktu itu pejabat SDM," katanya.

Aris lantas bercerita, dirinya pernah mengusulkan penyidik dari Polri sebagai kepala satgas penyidikan di KPK. Namun, kebijakan itu juga ditentang.

Bahkan, Aris mengaku diisukan hendak merekrut kombes sebagai ketua satgas penyidikan. Hingga persoalan memuncak pada 14 Februari 2017 ketika Aris menerima email yang isinya menyerang secara personal.

"Tentu saya marah dan tersinggung karena menghina saya. Dikatakan saya tidak berintegritas," katanya.

Ketika diserang seperti itu, Aris mencoba meredam situasi. Namun, satu minggu berlalu tidak ada tindakan dari pimpinan KPK.

Selanjutnya, Aris menghadap ke pimpinan dan menyataka KPK. "Saya selalu katakan kalau saya di sana ada klik yang menurut saya membahayakan organisasi. Lalu saya bilang orang ini terlalu powerful barangkali bisa pengaruhi kebijakan," paparnya.

Salah satu anggota Pansus lalu menginterupsi dan bertanya tentang orang yang powerful di KPK. "Apakah komisioner KPK?" tanya salah seorang anggota Pansus Angket KPK.

Aris menegaskan, orang yang powerful itu bukan komisioner.  Hanya saja, dia menolak menyebutkan nama dan jabatan orang tersebut.

Yang jelas, kata dia, suatu kebijakan organisasi jika sepanjang tidak seide dengan orang itu tidak akan berjalan efektif. "Artinya saya bilang tadi ada klik yang bisa. Bapak-bapak (DPR) akan mengangkat komisioner pun tapi selama ada orang seperti ini susah," katanya.

Pansus kemudian mendalami lagi maksud Aris. Pansus meminta Aris menyebut nama.

"Mohon maaf saya  tidak akan sebut nama. Tapi bapak bisa mencari tahu lebih lanjut nanti di sana. Saya tidak akan sebutkan nama. Bapak sudah memahami itu," ujarnya.(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pansus Panggil Brigjen Aris Budiman untuk Cari Pengkhianat di KPK


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler