jpnn.com - Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Chairudin Bangun mengungkapkan bahwa pihaknya menerima beberapa keluhan dari wartawan di Papua dan Papua Barat ketika pemerintah pusat membatasi akses internet di Bumi Cenderawasih. Menurut Hendry, kebijakan itu menyulitkan wartawan mengirimkan kabar dan gambar situasi terkini di Papua ataupun Papua Barat.
"Jadi seperti mengirim gambar keluhannya. Terus menelepon. Mungkin tidak secepat biasanya, putus-putus," kata Hendry di kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (6/9).
BACA JUGA: Mantan Ketua Dewan Pers Sebut Pembatasan Internet di Papua Cacat Prosedur
Dewan Pers, kata Hendry, memahami kebijakan pemerintah pusat membatasi akses internet di Papua dan Papua Barat. Sebab, kebijakan itu merupakan salah satu solusi mengurangi eskalasi kerusuhan di provinsi kaya sumber daya alam tersebut.
Hanya saja, kata dia, pemerintah sebenarnya bisa menjalin komunikasi dengan Dewan Pers ketika hendak membatasi akses internet. Selanjutnya, Dewan Pers yang menyampaikan kepada pewarta di Papua dan Papua Barat untuk menyiapkan solusinya.
BACA JUGA: Dewan Pers Minta Media Tidak Mudah Percaya Klaim Kondusif di Papua
"Cuma yang kami harapkan ada briefing ke pers. Bagaimana caranya supaya kami bisa tembus karena pers kadang-kadang butuh kecepatan (untuk melaporkan peristiwa),” ucap dia.
Meski demikian Hendry mengatakan bahwa Dewan Pers tak akan menyampaikan keluhan itu ke pemerintah pusat. Sebab, Menteri Komunikasi dan Informatikan Rudiantara pasti sudah mendengar keluhan itu.
BACA JUGA: Dilabrak Nikita Mirzani, Elza Syarief Lapor ke Dewan Pers
"Saya kira tidak usah disampaikan. Komplain sudah terdengar oleh Menteri Rudiantara," ucap dia.(mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Masih Ada Selebaran, Pasukan TNI dan Brimob Tetap Siaga
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan