Ada Kepentingan Bisnis di Balik Polemik soal Jogja

Senin, 27 Desember 2010 – 14:24 WIB

JOGJA - Budayawan Emha Ainun Nadjib mensinyalir adanya kepentingan pemilik modal skala nasional dan global di balik polemik RUUK DIJ antara pemerintah pusat dengan Rakyat JogjaBudayawan yang akrab disapa dengan nama Cak Nun itu menyebut ada kepentingan pemilik modal yang mengincar potensi pasir besi di Kuloprogo.

Dilansir Radar Jogja (grup JPNN) edisi hari ini, Emha menuturkan, kepentingan kapitalisme tersebut terkait dengan perebutan saham penambangan pasir besi di salah satu wilayah DIJ itu

BACA JUGA: BKN: Masih Banyak PNS Takut Pensiun

”Kalau boleh teman-teman wartawan mencari sisi lain karena itu juga hanya output ketidakadilan global
Ada juga tema-tema kapitalisme di belakang itu,” kata Emha.

Ia menambahkan, potensi pasir besi sangat menarik pemilik modal nasional

BACA JUGA: KPK Periksa Ary Muladi dan Anggodo

Mereka tertarik untuk memiliki saham kepemilikan pembukaan lahan pasir besi tersebut
Akibatnya, , terjadilah perebutan saham antara daerah dengan pusat

BACA JUGA: Akil: Whistleblower juga Harus Diperkarakan



Seperti telah diketahui, pembukaan lahar pasir besi di Kulonprogo menuai kontroversi keras dari masyarakat sekitarSetiap melakukan aksi protes ke DPRD DIJ, mereka bahkan membawa massa yang tak sedikitAksi protes tersebut bahkan sampai saat ini belum juga usai

Wahana lingkungan hidup (Walhi) juga sempat akan melaporkan DPRD dan Bupati Kulonprogo ke Polda DIJEksekutif dan legislatif di kabupaten paling barat di DIJ tersebut dilaporkan Walhi karena dianggap telah melanggar izin pemanfaatan ruang sesuai UU tata ruang No 26/2007.

Kebijakan pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan RUUK DIJ pun menjadi sebuah polemikKapitalisme nasional menunggangi kebijakan tersebut”Semuanya urusan sahamUrusan pasir besi lah, yang omsetnya sangat besar, maka tidak dibiarkan Jogja ini  kaya sendiri harus ada yang tanda tangan saham dari Jakarta kan gitu dan seterusnya,” tandas pendiri Kiayi Kanjeng ini

Karenanya Cak Nun menghimbau kepada masyarakat Jogja untuk cerdas menyikapi polemik keistimewaan iniWarga Jogja harus bisa mengetahui ha-hal yang berada di balik polemik keistimewaan“Jadi ojo mong mambu entute ngertio sopo sik ngentut tenane, kenopo ngentut , kenopo kok ngentute saiki ora sesuk (Jadi jangan hanya mencium bau kentutnya, tetapi harus tahu siapa yang kentut, kenapa kentut, kenapa kentutnya sekarang dan tidak besok),” pinta suami Novia Kolopaking ini.

Sementara itu, dukungan warga terhadap penetapan gubernur pada RUUK DIJ masih terus mengalirKemarin (26/12) giliran Ormas Islam dan Gerakan Pemuda Kabah yang melakukan apel siaga di perempatan Kantor Pos BesarMereka turun ke jalan dan mendukung penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ.

”Kami turun ke jalan ini untuk mengingatkan pemerintah di JakartaBahwa masyarakat seluruh DIJ mendukung penetapan dan tak sepakat dengan apa yang pemerintah selama ini lakukan soal keistimewaan DIJ,” kata Untung Supriyadi, koordinator aksi(eri)


BACA ARTIKEL LAINNYA... Usul Pemilihan Secara Terbuka


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler