jpnn.com - jpnn.com - Tim Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar inspeksi mendadak ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/2). Tujuannya mengecek informasi tentang paket kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dari Kamboja yang kini diamankan bea cukai.
Namun, saat tiba di KPUBC Soekarno-Hatta, tim Komisi II tidak bisa mendapatkan informasi detail. Sebab, Kepala KPUBC Soekarno-Hatta Erwin Situmorang tidak berada di tempat.
"Karena diperoleh informasi yang jelas dengan alasan kewenangan teknis yang sudah diambil alih oleh Dirjen (bea cukai) maka kami segera meluncur ke kantor pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai di Rawamangun," kata anggota Komisi II DPR Agung Widyantoro.
BACA JUGA: Politikus Gerindra: Peringatan SBY Harus Diperhatikan
Agung menambahkan, dari pertemuan dengan Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi diperoleh informasi adanya paket yang berisi 36 e-KTP dan 32 nomor pokok wajib pajak (NPWP), satu tabungan BCA berisi Rp 500 ribu dan satu kartu anjungan tunai mandiri (ATM).
"Berdasar catatan dokumen yang menyertai barang tersebut berasal dari Kamboja. Alamat (tujuan) Leo di Jakarta," ungkap Agung.
Dia menambahkan, tim Komisi II kemudian meminta Dirjen Bea Cukai memperlihatkan bukti fisik barang sitaan dari Kamboja itu. Meski awalnya keberatan, namun Dirjen Bea Cukai menyanggupinya.
BACA JUGA: Begini Cara Mencegah Pemilih Ganda di TPS
"Setelah didesak oleh tim maka Dirjen siap dan bersedia untuk membawa bukti foto dari 36
e-KTP dan meminta waktu serahkan sore ini ke sekretariat komisi II," katanya.
Kini Diiten Bea Cukai masih mendalami motif dan tujuan paket berisi 36 e-KTP dan 32 NPWP itu. Namun, Agung menepis spekulasi informasi yang berkembang bahwa ada e-KTP yang jumlahnya ratusan ribu dalam tiga kontainer. "Ini sudah dibantah Dirjen," katanya.(dna/jpg/boy/jpnn)
BACA JUGA: e-KTP Palsu Marak, KPU Harus Segera Bergerak
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKB Harapkan PBNU Tolak Paslon demi Cegah Pemolitikan
Redaktur & Reporter : Boy