jpnn.com, SORONG - Wali Kota Sorong Lambert Jitmau meminta dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengatasi kebocoran pajak galian C di daerahnya.
Dia menjelaskan bahwa sesuai penghitungan teknis, potensi pendapatan pajak galian C Kota Sorong per tahun mencapai Rp 60 miliar, tetapi yang diterima daerah hanya Rp 1 miliar.
BACA JUGA: Info Terbaru dari Dewas KPK soal Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli Siregar
Untuk itu, Lambert berharap KPK melalui Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan (Satgas Korsupgah) Wilayah V membantunya mengatasi masalah serius tersebut.
"Saya belum tahu kebocoran ini salah siapa. Apakah ini salah staf saya atau pengusaha yang bandel tidak membayar pajak," ujar Lambert.
BACA JUGA: Pengakuan Nurdin Abdullah soal Terima Uang SGD 150 Ribu, Tetapi...
Dia pun meminta agar Satgas Korsupgah Wilayah V KPK mendorong bahkan membuat regulasi dan melakukan pengawasan terhadap pajak galian C di daerahnya agar tidak terjadi kebocoran.
Selain itu, dia juga meminta bantuan KPK untuk mengawasi organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pajak daerah.
BACA JUGA: Pengakuan Pedangdut Betty Elista Disawer Rp 5 Juta oleh Menteri, Setelah Itu, Hmm...
Lambert mengatakan jajarannya akan segera memanggil seluruh pelaku usaha pertambangan galian C untuk duduk bersama membicarakan pajak tersebut.
"Pelaku usaha yang tidak menghadiri panggilan, bandel, dan tidak patuh pada aturan akan dicabut izinnya," ucap Lambert Jitmau menegaskan.
Ketua Satgas Korsupgah Wilayah V KPK Dian Patria mengatakan pihaknya sedang melakukan pendampingan terhadap pemerintah Kota Sorong guna menyelesaikan masalah pajak pertambangan galian C.
Dia juga mendorong pemberian sanksi bagi pengusaha yang nakal dan pengelola pajak yang tidak teratur. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam