jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan partainya mengkaji opsi gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat atau melalui pemilihan di DPRD.
Jazilul menyebut, format pemilihan gubernur saat ini memakan biaya yang terlalu tinggi.
BACA JUGA: Usulan Anggaran Pilgub Jabar Besar Sekali, Disebut Tak Masuk Akal
"Gubernur fungsinya hanya koordinator. Karena sekarang rezimnya otonomi daerah," katanya.
Dia mencontohkan Pilgub di Jawa Barat. Untuk mencari seorang gubernur yang fungsinya hanya sebagai koordinator harus menghabiskan anggaran hingga Rp 1 triliun lebih.
BACA JUGA: 42 Persen Pemilih Golput di Pilgub Jakarta 2024, Terbanyak Memilih saat Anies vs Ahok
Menurutnya, kondisi itu tidak sepadan dengan kinerja gubernur.
Anggaran pilgub sebesar itu sejatinya bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat dan mendasar, seperti buat sektor pendidikan dan kesehatan daerah setempat.
BACA JUGA: Partisipasi Pilgub Jakarta Rendah, Arief Rosyid Ungkap Penyebab Pemilih Muda Pilih Golput
"Kalau dibuat sekolah, jadi berapa sekolah? Itu anggaran di Jawa Barat saja. Kalau itu buat renovasi sekolah, saya pikir renovasi sekolah di Jawa Barat cukup," tuturnya.
Jazilul menambahkan bahwa PKB sedang mengkaji pilgub ditiadakan, dengan diganti melalui mekanisme penunjukan langsung, maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurut dia, pemilihan gubernur ketika melalui DPRD hanya membutuhkan satu kotak suara, sementara dengan format langsung harus membutuhkan ribuan kotak suara.
"Lebih baik serahkan kepada DPRD, simpel, masyarakat mungkin bisa memberikan masukan kepada partai atau lembaga lain," katanya. (*/antara)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan