jpnn.com, BOGOR - Anggota DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya alias AW tidak habis pikir dengan usulan yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar terkait pelaksanaan Pilgub 2024.
Dia menilai anggaran yang diajukan sungguh tak masuk akal, karena nilainya mencapai Rp 2,47 triliun.
BACA JUGA: Siapa ya Oknum Menteri Bisnis tes PCR? DPR Minta Presiden Segera Menindaknya
"KPU Jawa Barat mengajukan anggaran sebesar Rp 2,47 triliun untuk keperluan Pilgub 2024, itu berlebihan dan tak masuk akal," ujar Asep dalam keterangannya, Rabu (3/11).
Asep diketahui saat ini juga menjabat anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jabar.
BACA JUGA: Penyelenggara Pemilu ini Telanjang Terima Panggilan Video Begituan, Ada Adegannya
Menurutnya, anggaran yang diajukan KPU Jabar jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain.
"Saya dan anggota Bapemperda (DPRD Jabar) lainnya studi banding ke DPRD Provinsi Jawa Tengah."
BACA JUGA: Langgar Etik Berat, Penyelenggara Pemilu ini Dipecat
"Di sana ternyata perdanya sudah selesai dengan besaran anggaran yang disiapkan hanya Rp 900 miliar. Masa KPU Jabar mengajukan hampir tiga kali lipatnya," kata legislator asal Kabupaten Bogor itu.
Dia menyebut selisih anggaran yang diajukan KPU Jawa Barat terlalu jauh, mengingat perbedaan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Jawa Barat dengan Jawa Tengah hanya lima juta orang.
AW menganggap pemikiran mengenai penyelenggaraan pilgub secara mandiri itu keliru, pasalnya, agenda Pilkada pada 2024 itu dilakukan serentak dan sudah menjadi agenda politik nasional.
"Nah, karena adanya agenda keserentakan dalam pilkada, semestinya anggaran penyelenggaraannya juga bisa diefisiensikan dengan cara berbagi item anggaran antara KPU provinsi dengan KPU kabupaten atau kota," tutur Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat itu.
Dia juga membandingkan dengan Pilkada Serentak 2018, saat itu Pilgub Jabar dilakukan bersamaan dengan pemilihan wali kota (pilwalkot) dan pemilihan bupati di 16 daerah dengan hanya menghabiskan anggaran Rp 1,8 triliun.
Pemprov Jabar mengalokasikan Rp 1,1 triliun, tetapi saat itu hanya terpakai oleh KPU setempat Rp 900 miliar.
Dia menyarankan kepada KPU Jawa Barat segera berkoordinasi dengan KPU di tingkat kota dan kabupaten, sehingga dapat menyusun kembali kebutuhan anggaran yang efisien dan realistis.
"Jadi, KPU Jabar tidak usah repot minta anggaran untuk para petugas TPS dan PPK lagi ke Pemprov."
"Jika itu bisa dilakukan maka ajuan Rp 1,6 triliun untuk kebutuhan itu saja bisa dicoret."
"Kalau item itu dicoret, sebenarnya kan tinggal Rp 800-900 miliar lagi saja keperluan KPUD Jabar untuk perhelatan pilgub yang akan diserantakkan dengan pilbup dan pilwalkot itu," katanya.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang