jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko enggan berkomentar mengenai pernyataan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penananam Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mengeklaim banyak pengusaha minta Pemilu 2024 ditunda ke 2027.
Moeldoko mengaku bukan pihak yang berwenang untuk menjawab pernyataan tersebut.
BACA JUGA: Syarief Demokrat Sindir Menteri Bahlil soal Penundaan Pilpres 2024, Ada Kata Sesat
"Ya, tanya Pak Bahlil, lah, masa tanya ke saya?" kata Moeldoko saat dikonfirmasi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (11/1).
Saat disinggung bahwa isu itu bukan tugas Bahlil sebagai menteri investasi, Moeldoko mengatakan, bisa saja ada alasan di belakangnya.
BACA JUGA: Komentar Bahlil Lahadalia Bikin Ramai, Mufti Anam: Tanda Jokowi Sukses, Tetapi Pilpres Harus 2024
Namun, Moeldoko mengaku tidak mengetahui motif Bahlil melempar isu tersebut.
"Tanya kepada beliau, pasti ada alasan-alasan yang memperkuat," ungkap Moeldoko.
BACA JUGA: Luqman PKB Menyentil Bahlil, Pakai Diksi Tidak Paham Konstitusi
Meski demikian, mantan Panglima TNI itu menyatakan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah jelas mengenai pemilu.
Sejauh ini, kata dia, tidak ada perubahan dari sikap mantan gubernur DKI Jakarta itu.
"Sikap Pak Presiden, kan, sudah jelas," tegas mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.
Seperti ramai diberitakan, Bahlil Lahadalia mengomentari fenomena survei terkait perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027.
Bahlil kemudian mengungkapkan hasil diskusinya dengan para pengusaha terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
"Saya sedikit terusik dengan data, atau bukan terusik, ada sedikit tergelitik dengan datanya Pak Burhan terkait dengan pilpres," kata Bahlil dalam paparan survei Indikator Politik Indonesia pada Senin (10/1).
Bahlil setuju dengan Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana tiga periode harus dihentikan.
Namun, soal perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027, Bahlil mengaku tertarik mengomentarinya.
"Hal yang menarik ternyata adalah perpanjangan 2027, kok, saya lihat datanya Pak Burhan ini dari bulan ke bulan, kok, naiknya tinggi untuk orang setuju," katanya.
Bahlil kemudian mengungkapkan pandangan para pengusaha.
Dia mengeklaim, dalam konteks peralihan kepemimpinan, para pengusaha berharap penundaan.
“Kalau kami mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," katanya.
Bahlil lantas menyampaikan alasan para pengusaha meminta penundaan. “Kenapa? Karena mereka ini baru babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik," ujar dia. (tan/jpnn)
Redaktur : Boy
Reporter : Fathan Sinaga