jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terkait perlu diundurnya pemilihan presiden sampai 2027, sesuai keinginan dunia usaha dan sebagai bentuk kepercayaan pelaku usaha kepada Presiden Jokowi.
"Kalau saya membaca pernyataan Pak Bahlil, itu sebenarnya adalah bukti keberhasilan kepemimpinan Presiden Jokowi dalam mengelola ekonomi dengan baik, menjaga Indonesia tidak terjebak resesi lebih dalam, tetap memberi perlindungan sosial kepada warga miskin dengan tetap mendorong investasi tumbuh dengan baik. Itu poinnya,” ujar Mufti Anam pada Selasa (11/1).
BACA JUGA: Luqman PKB Menyentil Bahlil, Pakai Diksi Tidak Paham Konstitusi
”Bahkan sebelum pandemi pun, ekonomi Indonesia tumbuh baik dengan dorongan antara lain dari pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh daerah di tanah air. Upaya mendorong keadilan ekonomi juga terasa lewat tol laut, BBM satu harga, dan sebagainya,” imbuh politisi PDI Perjuangan itu.
Namun, menurut Mufti, pemilihan presiden tetap harus sesuai konstitusi, yaitu digelar lima tahunan seiring dengan selesainya masa jabatan presiden.
BACA JUGA: Pekerja Pertamina Ancam Mogok, Mufti Anam Ingatkan Soal Kepentingan Bangsa
”Konstitusi telah mengatur soal masa jabatan presiden, yang kemudian dari sana harus ada pilpres secara periodik lima tahunan. Saya kira itu klir. Dan Pak Bahlil pasti paham itu. Jadi, poinnya kan soal Presiden Jokowi sukses, itu saja, maksud Pak Bahlil substansinya seperti itu saya kira,” ujarnya.
Mufti lantas mengutip data realisasi investasi sepanjang Januari-September 2021 yang mencapai Rp 659,4 triliun, meski di tengah pandemi. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga terus tumbuh.
BACA JUGA: Bahlil Ungkap Penyebab Fatal Pencabutan 2.078 Izin Usaha Pertambangan
”Ini menandakan ketahanan ekonomi dalam negeri, yang juga merefleksikan kepemimpinan efektif Presiden Jokowi,” ujar Mufti.
Seperti ramai diberitakan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengomentari fenomena survei terkait perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027. Bahlil kemudian mengungkapkan hasil diskusinya dengan para pengusaha terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
"Saya sedikit terusik dengan data, atau bukan terusik, ada sedikit tergelitik dengan datanya Pak Burhan terkait dengan pilpres," kata Bahlil dalam paparan survei Indikator Politik pada Senin (10/1).
Bahlil setuju dengan Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana tiga periode harus dihentikan. Namun, soal perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027, Bahlil mengaku tertarik mengomentarinya.
"Hal yang menarik ternyata adalah perpanjangan 2027, kok saya lihat datanya Pak Burhan ini dari bulan ke bulan kok naiknya tinggi untuk orang setuju," katanya.
Bahlil kemudian mengungkapkan pandangan para pengusaha. Dia mengeklaim, dalam konteks peralihan kepemimpinan, para pengusaha berharap penundaan.
"Saya sedikit mengomentari begini, kalau kami mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," katanya.
"Kenapa? Karena mereka ini baru babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik," ujar dia. (*/adk/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Adek