jpnn.com - JAKARTA - Penundaan pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan bupati Simalungun dan Wali Kota Siantar, kemungkinan berimbas pada tingkat partisipasi masyarakat. Bahkan, pada saat pemungutan suara nantinya dilaksanakan, partisipasi dapat hanya mencapai di bawah 50 persen. Apalagi dari hasil pengamatan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) pada pelaksanaan pemungutan suara di 264 daerah yang digelar serentak Rabu (9/12), tingkat partisipasi pemilih di bawah 50 persen.
Menurut Anggota Caretaker KIPP Girindra Sandino, ada beberapa kemungkinan yang membuat tingkat partisipasi pemilih menurun. Antara lain, rakyat letih melihat kondisi yang ada. Sehingga merasa jenuh untuk menggunakan hak suaranya. Apalagi kalau tidak diikuti dengan sosialisasi nantinya, masyarakat malah akan menjadi bingung.
BACA JUGA: Politik Dinasti Tumbang, Misbakhun Senang
"Bila penyelenggara masih melakukan metode sosialisasi seperti sekarang, bisa jadi (tingkat partisipasi masyarakat menurun drastis,red)," ujar Girindra kepada JPNN, Rabu (9/12).
Menurutnya, sosialisasi sekarang ini lebih bersifat elitis dan tidak menjangkau akar rumput. Karena itu harus disiasati seperti lewat model diskusi kampung, elemen-elemen sipil / ormas yang bebasis akar rumput juga harus dilibatkan.
BACA JUGA: Cagub Soerya-Ansar Kalah Di Hitung Cepat, Timses: Quick Count yang Mana Dulu
"Jadi KPU harus meyakinkan publik, agar loyalitas rakyat terhadap demokrasi tidak terdegradasi," ujarnya.
Girindra menilai langkah ini sangat penting, karena kalau sampai tingkat partisipasi pemilih di bawah 50 persen nantinya, maka kepala daerah terpilih kurang memiliki legitimasi dari masyarakat.
BACA JUGA: Momentum Tepat Menghadirkan Pemimpin Tanpa Kecurangan
"Tapi sekarang kan yang menang, itu suara terbanyak. Jadi terkesan seolah masa bodoh dengan partisipasi. Padahal esensi dari demokrasi elektoral adanya partisipasi rakyat yang tinggi," katanya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banjir, Warga Antusias Datang ke TPS Naik Perahu
Redaktur : Tim Redaksi